JawaPos.com - Apa langkah konkrit yang disiapkan pemerintah menghadapi krisis energi dampak perang Timur Tengah? Pertanyaan itu harus diajukan karena negara-negara sekawasan yang rata-rata punya stok bahan bakar minyak (BBM) lebih banyak dari Indonesia sudah menyiapkan serangkaian mitigasi.
Filipina, yang stok BBM-nya tersisa sampai 60 hari, misalnya, menerapkan sistem empat hari kerja dan mengurangi konsumsi BBM serta listrik lembaga pemerintahan sebesar 10-20 persen. Sedangkan Thailand, juga dengan stok BBM 60 hari, mewajibkan semua pegawai negeri work from home.
Bagaimana dengan Indonesia, yang stoknya tinggal 20 hari? Malaysia, di sisi lain, memastikan pasokan BBM mereka masih aman hingga Mei 2026. “Keamanan pasokan minyak Malaysia tetap terkendali,” ujar Perdana Menteri Anwar I rahim dalam konferensi pers Rabu (11/3), seperti dikutip dari The Malaysian Reserve.
Pernyataan Anwar itu disampaikan di tengah ketidakpastian pasar energi dunia akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran. Gangguan pelayaran di Selat Hormuz, yang merupakan jalur utama pengiriman minyak dari Teluk Persia, telah mengguncang rantai pasok global.
Sejumlah kapal dagang dilaporkan terkena serangan di sekitar selat tersebut. Sementara Iran memperingatkan tidak akan membiarkan satu liter pun minyak keluar dari Timur Tengah jika serangan AS dan Israel terus berlanjut.
Ketegangan tersebut sempat mendorong harga minyak mentah Brent melonjak hingga USD 119 per barel pada 9 Maret lalu, dan setelah itu turun kembali ke sekitar USD 90 per barel. Fluktuasi tajam ini terjadi meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya menenangkan pasar dengan menjanjikan, bahwa dampak ekonomi perang dapat dikendalikan, termasuk dengan melepas ratusan juta barel cadangan minyak strategis pemerintah.
Bangladesh Tutup Kampus
Menurut The Guardian, di berbagai negara Asia, pemerintah mulai mengambil langkah darurat untuk menghadapi potensi krisis energi. Korea Selatan, misalnya, untuk kali pertama dalam hampir tiga dekade memberlakukan pembatasan harga bahan bakar domestik.
Di Bangladesh, situasinya lebih serius. Pemerintah setempat menutup seluruh universitas untuk menghemat konsumsi energi, sementara militer ditempatkan di depot-depot minyak, dan polisi berjaga di stasiun pengisian bahan bakar.
Adapun Myanmar menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas kendaraan sebagai bagian dari penghematan energi. Pemerintah militer memberlakukan sistem pelat nomor ganjil-genap, di mana kendaraan berpelat nomor genap hanya boleh beroperasi pada tanggal genap, sedangkan pelat ganjil pada tanggal ganjil.
Data Kpler menunjukkan bahwa pada 2025, kawasan Asia bergantung pada Timur Tengah untuk sekitar 59 persen impor minyak mentahnya. Presiden London College of Energy Economics Yousef Alshammari menilai, situasi tersebut sangat mengkhawatirkan.
Menurut dia, meskipun jalur pelayaran nantinya dibuka kembali, produsen minyak tetap membutuhkan waktu untuk mengembalikan produksi ke tingkat sebelum krisis. “Semakin lama selat itu tertutup, semakin besar kemungkinan cadangan akan terkuras, dan harga akan terus naik, yang bisa memicu krisis ekonomi global,” ujarnya.
Editor : Hendra