JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menghubungi Presiden pada Senin malam (27/4) usai meninjau langsung lokasi kecelakaan KRL Commuter Line dan Kereta Rel Diesel (KRD) jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi.
Melalui sambungan telepon, Dasco langsung menyampaikan kepada Presiden kondisi para korban, sekaligus aspirasi yang disampaikan Wali Kota Bekasi dan Kapolda Metro Jaya terkait pembangunan jembatan layang (flyover) di perlintasan kereta api, pos penjagaan, serta kondisi sarana perkeretaapian, termasuk minimnya palang pintu perlintasan kereta.
Prasetyo Hadi mengatakan, komunikasi tersebut langsung mendapat respons dari Presiden Prabowo. Presiden disebut segera mengambil langkah cepat, baik dalam penanganan korban maupun menyiapkan anggaran untuk pembenahan sarana perkeretaapian.
“Wakil ketua DPR RI, Pak Dasco langsung menghubungi bapak Presiden pada malam adanya insiden kecelakaan KA Di Bekasi, Dari hasil komunikasi tersebut akhirnya Bapak Presiden langsung meninjau korban dan menyiapkan anggaran perbaikan sarana perkeretaapian,” ujar Prasetyo Hadi dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (30/4/26).
Selain melaporkan kondisi di lapangan, Dasco juga menyampaikan usulan penyelesaian jangka panjang dengan mendorong percepatan pembangunan flyover Bulak Kapal di Bekasi yang sebelumnya terhambat persoalan anggaran. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden dan mendapat persetujuan.
Prasetyo menambahkan, Presiden merespons cepat aspirasi yang diterima pimpinan DPR dengan menjenguk korban kecelakaan kereta api di RSUD Kota Bekasi. Pemerintah juga langsung menyiapkan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk memperbaiki 1.800 perlintasan kereta di Pulau Jawa.
Presiden, menurut Prasetyo, telah memberikan arahan agar para korban ditangani secara maksimal. Presiden juga menyoroti aspek teknologi dan kondisi sarana perkeretaapian, sekaligus meminta langkah antisipatif agar kejadian serupa tidak terulang.
Sebelumnya, pemerintah memastikan proyek pembangunan jembatan layang (flyover) di perlintasan kereta api akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ada sekitar 1.800 titik lintasan seperti ini, saya kira sejak zaman Belanda, dan saya sudah perintahkan segera diperbaiki semua,” ujar Prabowo di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi pada Selasa (28/4/26).
Prabowo menuturkan, pemerintah tengah menyiapkan langkah perbaikan menyeluruh, termasuk opsi penambahan penjagaan maupun sistem pengamanan lainnya di setiap titik rawan. Bentuknya, menurut Prabowo, bisa berupa pos jaga atau bentuk pengamanan lain yang pelaksanaannya akan ditentukan kemudian.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran besar yang difokuskan pada peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian.
“Kami perhitungkan hampir Rp 4 triliun demi keselamatan. Ini sangat penting dan perlu. Sekarang saatnya sudah perlu perbaikan, sudah berapa puluh tahun belum dilaksanakan, jadi sekarang dilaksanakan," ucap Prabowo.
Sejalan dengan itu, Dasco kembali menegaskan pentingnya percepatan pembangunan flyover Bulak Kapal sebagai solusi jangka panjang atas persoalan perlintasan sebidang di Bekasi. Sebagai respons cepat pascakecelakaan maut tersebut, Dasco langsung berkoordinasi dengan Presiden terkait usulan pembangunan flyover.
Presiden Prabowo kemudian menyetujui Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp200 miliar hingga Rp220 miliar dari total kebutuhan Rp250 miliar, dengan target penyelesaian proyek dalam empat hingga enam bulan.
“Saya sudah menyampaikan hal ini kepada Pak Presiden dan minta supaya diberikan Bantuan Presiden agar flyover bisa terealisasi. Dan Pak Presiden Alhamdulillah sudah menyetujui Banpres sebesar Rp 200 miliar,” jelas Ketua Dasco kepada wartawan.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mengaku mendapat arahan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk segera menyiapkan surat guna mempercepat pembangunan flyover di Bulak Kapal. Arahan tersebut diberikan setelah insiden kecelakaan maut di Stasiun Bekasi Timur.
Tri menegaskan surat tersebut akan segera disiapkan agar proses percepatan pembangunan dapat direalisasikan dalam waktu sekitar enam bulan.
"Pak Dasco Wakil Ketua DPR memastikan akan ada proses percepatan. Saya yakin kalau ada uangnya 6 bulan harusnya sih selesai," pungkasnya.
Editor : Hendra