JawaPos.com - Pergantian Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia akan segera dilangsungkan pada 20 Oktober 2024. Ini juga menandakan berakhirnya pemerintahan Joko Widodo sebagai Presiden ketujuh Republik Indonesia usai menjabat selama 10 tahun atau 2 periode 2014-2019 dan 2019-2024.
Menyambut lengsernya Jokowi, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meluncurkan tiga buku yang membahas tentang kemunduran demokrasi Indonesia, bertahannya budaya impunitas, dan buruknya kebijakan politik luar negeri selama era pemerintahan Jokowi. Ketiga buku ini diluncurkan Jumat, 18 Oktober 2024 di Wisma Staco, Jakarta.
Situasi ketidakpercayaan serta minimnya penghormatan atas HAM menjadi salah satu alasan KontraS menyusun buku ini. Buku ini merupakan reaksi terhadap situasi dan kondisi demokrasi dan HAM di Indonesia yang pada akhirnya menghadapi kemunduran secara terang-terangan di era Jokowi.
Kemunduran tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan, regulasi, serta tindakan strategis yang diambil oleh Jokowi. Lebih dari itu, buku ini hadir sebagai upaya untuk mendokumentasikan dan mengungkap “dosa-dosa” yang terjadi selama masa kepemimpinan Jokowi yang kami ambil dari hasil pemantauan, penanganan kasus dan juga investigasi terkait dengan kekerasan negara dan pelanggaran HAM selama 10 tahun terakhir.
Dimas Bagus Arya, Koordinator KontraS menjelaskan jika peluncuran buku ini merupakan salah satu pemantik jika isu-isu HAM tidak dilupakan begitu saja.
“Melalui peluncuran buku ini, kami berharap bahwa diskursus HAM tidak ditinggalkan dalam kerangka penyelenggaraan negara dan juga dalam gegap gempita perpisahan Jokowi," ujar Dimas dalam keterangan persnya.
Dimas juga menambahkan jika ada upaya sistematis untuk memoles citra Jokowi sebelum digantikan oleh Prabowo Subianto.
"Tidak bisa menutupi fakta bahwa terdapat banyak hutang janji Jokowi yang masih belum ditunaikan, seperti penyelesaian kasus peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu dalam kerangka berkeadilan, reformasi sektor keamanan, penyelenggaraan negara yang bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme, perlindungan alam, lingkungan dan masyarakat adat serta jaminan perlindungan kepada kelompok minoritas," imbuh Dimas.
Editor : Hendra