JawaPos.com — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut anjloknya harga telur di sejumlah daerah dipicu liburnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Akibatnya, serapan telur dari peternak menurun sehingga harga di tingkat produsen ikut tertekan.
Pernyataan itu disampaikan Amran saat mengunjungi Kabupaten Gresik, Jawa Timur, kemarin (11/8). Menurut dia, MBG menjadi pasar yang menyerap hasil pertanian dan peternakan secara berkelanjutan. Karena itu, ketika program tersebut berhenti sementara, dampaknya langsung dirasakan peternak.
"MBG ini menjadi offtaker. Ada banyak petani dan peternak yang bergantung di sana," katanya.
Untuk mengatasi persoalan itu, Amran memastikan segera berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Siang ini akan saya bereskan. Nggak ada ampun. Pokoknya kita bela peternak," ujarnya.
Dia juga meminta Bulog membantu menekan harga pakan. Selain itu, pemerintah menargetkan penyerapan telur oleh program MBG ditingkatkan. Jika sebelumnya hanya sekali, ke depan diharapkan menjadi dua hingga tiga kali.
"Akan saya bereskan segera," tegasnya.
Dialog dengan Ratusan Peternak
Usai dari Gresik, Amran berdialog dengan ratusan peternak ayam petelur di Surabaya. Dalam pertemuan yang juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak itu, para peternak mengeluhkan minimnya penyerapan telur serta dugaan permainan harga di pasar.
Suwardi, salah seorang peternak, mengungkapkan keresahannya atas anjloknya harga telur di tengah tingginya biaya pakan.
"Kami sempat menggelar aksi di delapan kabupaten di Jawa Tengah," ujar Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera tersebut.
Menurut dia, pemerintah perlu memasukkan telur ke dalam cadangan pangan.
"Saat ini kondisinya oversupply. Bahkan, sampai tujuh hari telur bisa tidak laku," kata peternak asal Kendal itu.
Menanggapi keluhan tersebut, Amran menegaskan bahwa pemerintah bersama peternak telah menyepakati Harga Acuan Pembelian (HAP) telur ayam ras di tingkat peternak sebesar Rp 26.500 per kilogram sebagai batas harga minimum.
Dia juga memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menyerap produksi telur sesuai petunjuk teknis. Setiap SPPG diminta menyajikan menu telur satu hingga dua kali setiap pekan. Khusus di Jawa Timur, ketentuan itu telah diterapkan tiga kali sepekan.
Amran menegaskan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenai sanksi tegas, mulai pencabutan operasional hingga pencopotan kepala SPPG.
"Korwil Surabaya sudah dicopot karena menyerap telur dengan harga yang tidak sesuai aturan. Jadi, yang lain juga bisa dicopot kalau tidak taat," tegasnya.
Pengetatan pengawasan juga menyasar importir pakan dan peternak skala besar. Menurut Amran, izin usaha mereka dapat dicabut apabila terbukti mengambil margin berlebihan yang memicu tingginya harga pakan.
"Kami sudah mengantongi satu importir pakan yang mengambil margin terlalu besar sehingga harga pakan melambung. Besok (hari ini, Red) akan diperiksa," ujarnya.
Dia menambahkan, jumlah pihak yang diperiksa bisa bertambah seiring penelusuran Satgas Pangan dan Mabes Polri terhadap dugaan pelanggaran lainnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, stabilisasi harga telur di Jawa Timur dilakukan melalui sejumlah langkah. Sebagai Kepala Satuan Tugas (Satgas) Program MBG Jawa Timur, dia memastikan SPPG membeli telur langsung dari koperasi maupun asosiasi peternak tanpa melalui perantara.
"Jadi tidak lewat perantara yang akhirnya membuat harga yang diterima peternak lebih rendah," ujarnya.
Selain itu, pemerintah melanjutkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung agar peternak memperoleh bahan baku pakan dengan harga lebih terjangkau melalui Bulog.
Terkait tingginya harga bungkil kedelai (soybean meal/SBM), Emil menyebut, Kementerian Pertanian juga akan mengawasi importir agar tidak menjual dengan harga yang memberatkan peternak. (son/dya/oni)
Editor : HendraSumber : Jawa Pos Koran