Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sufmi Dasco Ahmad Pimpin Rapat Penyusunan Perpres Ojol, Libatkan Sejumlah Menteri

Hendra
Penulis: Hendra❯

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (kanan) memimpin rapat koordinasi untuk membahas tindak lanjut penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai ojek online (ojol), Kamis (23/7). (Dok. IST)
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (kanan) memimpin rapat koordinasi untuk membahas tindak lanjut penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai ojek online (ojol), Kamis (23/7). (Dok. IST)

JawaPos.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi untuk membahas tindak lanjut penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai ojek online (ojol), Kamis (23/7).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyusunan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi ekosistem transportasi berbasis aplikasi.

Rapat koordinasi itu mempertemukan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan langkah dalam merumuskan substansi Perpres.

Regulasi tersebut diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, mulai dari pengemudi, perusahaan aplikasi, hingga pemerintah sebagai regulator.

Sejumlah pejabat hadir dalam rapat tersebut, antara lain Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yasierli, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria.

Dalam pertemuan tersebut, para peserta membahas berbagai aspek yang akan menjadi substansi Perpres. Sejumlah isu utama yang menjadi perhatian meliputi penguatan perlindungan bagi mitra pengemudi, kepastian hubungan kemitraan antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi, keberlanjutan iklim usaha di sektor transportasi digital, hingga mekanisme koordinasi lintas kementerian dalam implementasi kebijakan.

Penyusunan Perpres ini diharapkan menjadi payung hukum yang mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan bagi mitra pengemudi dan keberlangsungan industri transportasi berbasis aplikasi.

Selain itu, regulasi tersebut juga diharapkan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

 

 

Advertisement

Artikel Terkait

Tindaklanjuti Arahan Pimpinan DPR, Andre Rosiade Pantau Proses Penyelesaian Masalah LRT City

Tindaklanjuti Arahan Pimpinan DPR, Andre Rosiade Pantau Proses Penyelesaian Masalah LRT City

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade memantau langsung penyelesaian persoalan konsumen perumahan PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), termasuk persoalan yang berkaitan dengan proyek LRT City.

DPR dan Pemerintah Sepakati PPPK Paruh Waktu Lintas Profesi Jadi Penuh Waktu

DPR dan Pemerintah Sepakati PPPK Paruh Waktu Lintas Profesi Jadi Penuh Waktu

DPR dan pemerintah sepakat mengangkat PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu lintas profesi mulai 2027. Pegawai juga berkesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027, dengan pendaftaran direncanakan November 2026.

Kapal Malaysia Bawa 1,16 Ton Ketamin, Dasco Tegaskan Jaga Generasi Muda

Kapal Malaysia Bawa 1,16 Ton Ketamin, Dasco Tegaskan Jaga Generasi Muda

Polri dan BNN menggagalkan penyelundupan 1,16 ton ketamin dari Malaysia. Dasco mengingatkan ancaman narkoba terhadap generasi muda dan kreativitas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer