JawaPos.com - Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus menunjukkan tren peningkatan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2025, tercatat 261 kasus dilaporkan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangsel.
Kepala DP3AP2KB Kota Tangsel Cahyadi mengungkapkan, fenomena kekerasan ini masih menjadi tantangan serius di daerahnya. Berbagai faktor menjadi penyebab, mulai dari lemahnya ketahanan keluarga, tekanan ekonomi, hingga minimnya pemahaman tentang pola asuh yang sehat.
"Perlindungan perempuan dan anak tidak bisa kami tangani sendiri. Kami membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat luas," kata Cahyadi, Minggu (21/9).
Sebagai langkah konkret, Pemkot Tangsel bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Selasa (16/9) lalu. Kolaborasi ini juga melibatkan Lembaga Riset Internasional Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Kawasan (LRI-PSEK) serta Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGA) IPB.
"Kolaborasi dengan IPB ini diharapkan bisa menghadirkan solusi berbasis riset untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mencegah kekerasan sejak dini," terangnya.
Pendekatan berbasis riset dan data ini diharapkan melengkapi berbagai regulasi yang telah diterapkan Pemkot Tangsel. Seperti Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kota Layak Anak (KLA), dan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender.
"Kerjasama dan sinergitas yang dilakukan oleh pemerintah, akademisi, masyarakat dan seluruh pihak ini nantinya akan meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga. Sebagai salah satu upaya pencegahan kekerasan dan pencegahan terjadinya perceraian," imbuhnya.
Editor : Hendra