JawaPos.com - Di masa lalu, urusan luar negeri sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat. Namun sejak pertengahan 1980-an, muncul fenomena baru, yakni paradiplomasi. Ini adalah kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau non-pusat dalam skala internasional.
Paradiplomasi memungkinkan kota atau provinsi menjalin hubungan internasional tanpa harus menunggu pemerintah pusat. Istilah ini mulai populer lewat sejumlah publikasi akademik. Seiring waktu, paradiplomasi pun diakui sebagai bentuk pelengkap, bukan pesaing, terhadap diplomasi negara.
Apakah Paradiplomasi Merupakan Ancaman untuk Negara?
Beberapa pihak menganggap paradiplomasi dapat mengganggu keutuhan kebijakan luar negeri nasional. Namun kenyataannya, kegiatan ini justru bisa memperkuat posisi negara di kancah internasional. Selama tetap selaras dengan kebijakan pusat, paradiplomasi bisa membuka peluang besar bagi daerah.
Negosiasi dan perjanjian internasional memang tetap dipegang kementerian luar negeri. Tapi, tidak bisa diabaikan bahwa daerah kini punya kepentingan global yang semakin kompleks. Inilah mengapa kehadiran paradiplomasi seharusnya dipandang sebagai peluang, bukan ancaman.
Tantangan dalam Praktik Paradiplomasi
Paradiplomasi bukan tanpa tantangan. Salah satu masalah utama adalah bagaimana menyelaraskan misi daerah dengan arah kebijakan luar negeri nasional. Terlalu banyak suara dari satu negara bisa membuat pesan yang dikirim ke dunia luar menjadi tidak konsisten.
Isu kedaulatan dan kepentingan nasional juga sering membuat pemerintah pusat bersikap hati-hati terhadap diplomasi daerah. Namun dengan koordinasi yang baik, semua pihak bisa bekerja sama tanpa saling tumpang tindih. Kuncinya adalah komunikasi dan kejelasan peran.
Paradiplomasi yang Pernah Dilakukan Tangerang Selatan (Tangsel) dan Daejeon
Tangsel pernah menjalankan bentuk paradiplomasi melalui kerja sama dengan kota Daejeon, Korea Selatan. Awalnya, niat kerja sama muncul dari keinginan Tangsel membangun konsep Smart City. Hal ini kemudian mengarah pada digelarnya Tangerang Selatan Global Innovation Forum.
Kedua kota menandatangani Letter of Intent yang akhirnya berkembang menjadi Memorandum of Understanding atau MoU. Kerja sama ini mencakup banyak aspek, mulai dari pendidikan, teknologi, hingga ekonomi. Dalam pelaksanaannya, ada yang berhasil diwujudkan dan ada pula yang belum.
Hasil dan Kendala Kerja Sama Dua Kota
Program pertukaran pelajar menjadi salah satu hasil nyata dari kerja sama Tangsel dan Daejeon. Selain itu, forum inovasi global juga berhasil digelar sebagai bentuk kolaborasi internasional. Sayangnya, beberapa rencana seperti pengembangan UMKM belum terlaksana.
Smart city yang menjadi awal mula kerja sama ternyata tidak berhasil dikembangkan sepenuhnya. Namun, dari kegagalan awal itu muncul topik kolaborasi lain yang lebih realistis dan sesuai kebutuhan. Kerja sama pun berkembang ke isu lingkungan dan ekonomi kreatif.
Komunikasi Jadi Kunci Keberhasilan
Salah satu hambatan terbesar dari kerja sama ini adalah komunikasi lintas pemerintahan. Perbedaan sistem, bahasa, dan ekspektasi sering kali membuat koordinasi berjalan lambat. Akibatnya, tidak semua program bisa direalisasikan secara optimal.
Namun, hal ini bisa menjadi pelajaran penting bagi pelaku paradiplomasi di daerah lain. Kerja sama internasional memerlukan lebih dari sekadar kesepakatan di atas kertas. Komunikasi intensif dan kejelasan tanggung jawab adalah kunci keberhasilan jangka panjang.
Kerja sama antara Tangsel dan Daejeon menunjukkan bahwa pemerintah daerah bisa memainkan peran global. Meskipun tidak semua rencana berjalan mulus, dampak positif tetap terasa. Hal ini membuka pintu bagi kota-kota lain untuk mulai merintis hubungan internasional mereka sendiri.
(*)
Editor : Siti Nur Qasanah