JawaPos.com – Indonesia memilih sistem pemerintahan presidensial adalah sistem yang menitikberatkan seorang Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara independen dari legislatif melalui pemilihan umum (pemilu).
Hingga saat ini, terhitung Republik Indonesia sudah berganti presiden sebanyak delapan kali sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kedelapan presiden ini memiliki wakil dan masa jabatan yang berbeda-beda.
Ingin tahu siapa saja? Simak di sini!
- Soekarno (1945 – 1967)
Soekarno merupakan Bapak Proklamator Indonesia. Kesuksesannya dalam mewakilkan negara ini untuk menyatakan kemerdekaan terhadap penjajah membuat Soekarno terpilih sebagai presiden Indonesia secara aklamasi pada sidang PPKI di tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini menjadikannya sebagai satu-satunya presiden yang terpilih bukan dari MPR maupun suara rakyat.
Wakil: Mohammad Hatta (1945 – 1956)
Berikut nama-nama kabinet pada masa pemerintahan Soekarno:
- Demokrasi Liberal Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)
- Kabinet Sukiman (26 April 1951 – 23 Februari 1951)
- Kabinet Wilopo (30 Maret 1952 – 2 Juni 1953)
- Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953 – 24 Juli 1955)
- Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
- Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 – 14 Maret 1957)
- Kabinet Djuanda/Karya (9 April 1957 – 5 Juli 1959)
- Demokrasi Terpimpin Kabinet Kerja I (10 Juli 1959 – 18 Februari 1960)
- Kabinet Kerja II (18 Februari 1960 – 6 Maret 1962)
- Kabinet Kerja III (6 Maret 1962 – 13 November 1963)
- Kabinet Kerja IV (13 November 1963 – 27 Agustus 1966)
- Kabinet Dwikora I (27 Agustus – 22 Februari 1966)
- Kabinet Dwikora II (24 Februari 1966 – 28 Maret 1966)
- Kabinet Dwikora III (28 Maret 1966 – 28 Maret 1966)
- Kabinet Ampera I (28 Juli 1966 – 11 Oktober 1967)
- Kabinet Ampera II (17 Oktober 1967 – 10 Juni 1968)
- Soeharto (1967 – 1988)
Presiden dengan masa jabatan yang paling lama di Indonesia dipegang oleh Soeharto. Masa kepemimpinan Soeharto biasa disebut dengan era Orde Baru, setelah sebelumnya disebut dengan era Orde Lama pada masa Soekarno. Selama 30 tahun menjabat, Soeharto telah berganti wakil sebanyak 6 kali.
Wakil:
- Sri Sultan Hamengkubuwono IX (1973 - 1978)
- Umar Wirahadikusumah (1983 - 1988)
- Adam Malik (1978 - 1983)
- Stry Sutrisno (1993 - 1998)
- Udharmono (1988 - 1993)
- Bj. Habibie (1998)
Berikut nama-nama kabinet pada masa pemerintahan Soeharto:
- Kabinet Pembangunan I (10 Juni 1968 – 28 Maret 1973)
- Kabinet Pembangunan II (28 Maret 1973 – 29 Maret 1978)
- Kabinet Pembangunan III (31 Maret 1978 – 19 Maret 1983)
- Kabinet Pembangunan IV (19 Maret 1983 – 21 Maret 1988)
- Kabinet Pembangunan V (23 Maret 1988 – 17 Maret 1993)
- Kabinet Pembangunan VI (17 Maret 1993 – 14 Maret 1998)
- Kabinet Pembangunan VII (14 Maret 1998 – 21 Mei 1998)
Baca Juga: Mengenal Trias Politika; Memahami Tugas, Fungsi, dan Perbedaan DPR, DPD, DPRD, dan MPR
- Bacharuddin Jusuf Habibie (1998 – 1999)
Terpilihnya B.J. Habibie menjadi presiden awalnya dikarenakan desakan. Saat itu, mahasiswa Indonesia berhasil melengserkan kekuasaan Soeharto karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip negara. B.J. Habibie yang sebelumnya memang merupakan wakil Soeharto pun, kemudian diangkat menjadi presiden.
Wakil: tidak memiliki wakil presiden.
Nama kabinet pada masa pemerintahan BJ. Habibie adalah Kabinet Reformasi Pembangunan (23 Mei 1998 – 20 Oktober 1999).
- Abdurrahman Wahid (1999 – 2001)
Setelah masa pemerintahan B.J. Habibie, Indonesia semakin sadar akan pentingnya pemilihan pemimpin berdasarkan suara rakyat. Pemilihan umum (pemilu) pertama kali dilaksanakan pada 7 Juni 1999. Dari pemilu tersebut, Abdurrahmad Wahid (Gus Dur) terpilih menjadi presiden RI.
Wakil: Megawati Soekarnoputri (1999 – 2001)
Nama kabinet pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah Kabinet Persatuan Nasional (29 Oktober 1999 – 23 Juli 2001).
- Megawati Soekarnoputri (2001 – 2004)
Megawati adalah presiden perempuan yang pertama bahkan satu-satunya hingga sekarang. Terlihat dari namanya, Megawati merupakan putri dari presiden pertama Indonesia, Soekarno. Sejak menjadi wakil Gus Dur, Megawati memang sudah memiliki kewenangan yang cukup besar di DPR, sehingga pada masa penurunan Gus Dur, Megawati dilantik sebagai presiden berdasarkan Tap MPR No. 3.
Wakil: Hamzah Haz (Juli – Oktober 2004)
Nama kabinet pada masa pemerintahan Megawati Soekanoputri adalah Kabinet Gotong Royong (10 Agustus 2001 – 20 Oktober 2004).
- Susilo Bambang Yudhoyono (2004 – 2014)
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin Indonesia selama 2 periode atau 10 tahun. SBY menang pada pemilu 2004 bersama wakilnya, Jusuf Kalla. Periode berikutnya SBY kembali mengajukan diri bersama wakilnya Boediono dan memegang kekuasaan pada 2009 – 2014.
Wakil:
- Muhammad Jusuf Kalla (2004 –2009)
- Boediono (2009 –2014)
Berikut nama-nama kabinet pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono:
- Kabinet Indonesia Bersatu I (21 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009)
- Kabinet Indonesia Bersatu II (22 Oktober 2014 – 22 Oktober 2014)
- Joko Widodo (2014 – 2024)
Joko Widodo (Jokowi) memulai karier politiknya dengan menjabat sebagai walikota Solo pada 2005 – 2010. Setelahnya, Jokowi memberanikan diri menjadi gubernur provinsi DKI Jakarta pada 2012 – 2017. Hingga kemudian, ia maju dalam pemilu 2014 dan berhasil menduduki kursi kepresidenan bersama wakilnya, Jusuf Kalla. Mengikuti jejak SBY, Jokowi kembali mencalonkan diri untuk periode keduanya menjadi presiden RI.
Wakil:
- Muhammad Jusuf Kalla (2014 –2019)
- Ma’ruf Amin (2019 – 2004)
Berikut nama-nama kabinet pada masa pemerintahan Joko Widodo:
- Kabinet Kerja (27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019)
- Kabinet Indonesia Maju (23 Oktober 2019 – sekarang)
- Prabowo Subianto (Presiden Terpilih 2024 – 2029)
Setelah pemilihan umum Februari 2024 lalu, Prabowo Subianto menjadi presiden terpilih untuk tahun 2024 hingga 2029. Bersama wakilnya, Gibran, yang merupakan putra Joko Widodo, Prabowo berhasil mendapati jabatan sebagai presiden RI setelah gagal mencalonkan berkali-kali. Prabowo dan Gibran akan dilantik pada 20 Oktober 2024 nanti berdasarkan jadwal pemilu yang telah diterbitkan oleh KPU.