JawaPos.com – Aksi demonstrasi di depan gedung DPR pada Kamis besok (27/8) diperkirakan tidak hanya diikuti warga Pati. Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa juga bakal bergerak bersama. Tuntutan yang disuarakan antara lain percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor.
Seruan aksi kemarin beredar di berbagai platform media sosial. Salah satu kelompok mahasiswa yang menyatakan akan turun ke jalan berasal dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Seruan tersebut diumumkan melalui akun @aliansimahasiswaumj.
Aksi akan digelar di depan gedung DPR, kawasan Senayan, Jakarta, mulai pukul 10.00. ”Kami Aliansi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta mengimbau dan mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan pada Kamis, 27 Agustus 2026, menuntut DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan memberikan sanksi pidana mati bagi para koruptor,” tulis admin akun tersebut.
Jawa Pos telah menghubungi nomor yang tertera untuk mengonfirmasi rencana aksi tersebut. Namun, hingga tadi malam belum mendapat balasan.
Selain mahasiswa UMJ, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) juga tengah mempertimbangkan keterlibatan dalam aksi tersebut. Hari ini mereka akan bertemu dengan aktivis Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Pertemuan itu membahas rencana aksi pada 27 Agustus.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan mengatakan, koordinasi diperlukan untuk mengetahui kelompok yang akan terlibat serta tujuan gerakan. Informasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan BEM UI untuk menentukan bentuk keterlibatan, termasuk turun langsung ke lapangan atau memberikan dukungan melalui media sosial.
”Kita ingin mengetahui lebih lanjut siapa saja yang nanti bakal berpartisipasi,” kata dia.
Terkait substansi tuntutan, Yatalathof mengatakan masyarakat memiliki hak menyampaikan aspirasi, termasuk terkait pengesahan RUU Perampasan Aset. BEM UI juga melihat adanya urgensi memperkuat penindakan terhadap kasus korupsi.
”Kalau dari kita sendiri memang merasa ada urgensi terkait penindakan kasus korupsi,” katanya.
Namun, dia menilai penguatan pemberantasan korupsi tidak hanya berkaitan dengan satu tuntutan. Sejumlah aspek lain juga perlu diperkuat, termasuk institusi penegak hukum.
”Banyak aspek untuk membuat lebih kuat penindakan korupsinya,” ujarnya.
Yatalathof menyebut keputusan mengenai keterlibatan BEM UI paling cepat diketahui hari ini (26/8). Jumlah mahasiswa yang kemungkinan ikut aksi masih dibicarakan di internal organisasi.
”Kalau masalah estimasinya itu masih kita bicarakan internal,” ujarnya.
Yatalathof menilai respons pemerintah terhadap gerakan mahasiswa di Bundaran HI sebelumnya menjadi salah satu pertimbangan. Dia mengkritik pemerintah yang dinilai belum memberikan respons terhadap tuntutan yang telah disampaikan.
”Jadi dari situ aja pun kita sudah bisa menebak bahwa tidak akan ada respons,” kata Yatalathof.
Ajukan 10 Tuntutan
Rencana aksi 27 Agustus juga bakal diikuti mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram). Mereka akan membawa 10 tuntutan.
Aliansi tersebut diklaim terdiri atas 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Di antaranya UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, Serikat Tahanan Politik, serta sejumlah organisasi kepemudaan dan komunitas masyarakat sipil lainnya.
Sepuluh tuntutan tersebut antara lain pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, serta memperbesar ketimpangan ekonomi.
Mereka juga menuntut penghentian program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penghentian pajak yang dinilai menindas rakyat. Selain itu, Geram menuntut pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah, serta berkualitas.
Mereka juga menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar publik. Tuntutan lainnya adalah penurunan harga kebutuhan pokok dan kenaikan upah buruh.
Terkait kondisi bencana, mereka meminta pemerintah menetapkan bencana di Sumatra dan NTT sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta percepatan mobilisasi bantuan nasional dan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Koordinator Aksi Geram Ahmad Mixel dalam keterangan tertulis mengatakan, aksi digelar sebagai bentuk pengawasan langsung masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI.
”Aksi pada 27 Agustus 2026 ini bukan sekadar penyampaian pendapat biasa di jalanan, melainkan bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan publik terhadap DPR RI,” ujarnya.
Dia berharap pimpinan DPR menemui massa aksi untuk berdialog dan mengambil tindakan nyata, bukan sekadar simbolis. Geram memastikan akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan dialog dengan pimpinan DPR tidak dipenuhi.
”Jika pimpinan DPR RI tidak bersedia membuka ruang dialog, kami menilai hal tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat dan kami siap mengonsolidasikan gerakan lanjutan yang jauh lebih besar,” pungkasnya. (bry/mia/ygi/kap/ton/oni)
Editor : Hendra
Sumber : Jawa Pos Koran