JawaPos.com — Aksi massa bakal digelar di kawasan Gedung DPR-MPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Massa yang terdiri dari sejumlah kelompok mahasiswa dan masyarakat itu diperkirakan mencapai 3.000 orang dalam skenario terbesarnya.
Sejumlah tuntutan bakal dibawa dalam aksi tersebut. Salah satu yang paling mengemuka adalah desakan agar DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Selain itu, massa juga menyuarakan pemberantasan korupsi, supremasi sipil dan demokrasi, hingga penolakan terhadap militerisme.
Konsentrasi massa diperkirakan meningkat pada siang hari. Masyarakat yang hendak melintas di kawasan DPR-MPR, Senayan Park, dan TVRI pada Kamis (27/8) juga perlu mengantisipasi potensi kemacetan dan pengalihan arus lalu lintas.
RUU Perampasan Aset Jadi Isu Utama
Salah satu isu yang menguat dalam konsolidasi massa adalah tuntutan agar pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Selain itu, massa membawa sejumlah tuntutan lain, di antaranya pemberantasan korupsi, penegakan keadilan, supremasi sipil dan demokrasi, serta penolakan terhadap militerisme.
Tuntutan hukuman mati bagi koruptor juga masuk dalam isu yang diperkirakan menjadi bagian dari narasi aksi.
Penguatan isu tersebut terlihat sejak konsolidasi pada 24-25 Agustus. Pada Rabu (26/8), sejumlah kelompok juga menggelar konferensi pers terkait rasionalisasi tuntutan.
Di tengah menguatnya tuntutan tersebut, muncul informasi di kalangan terbatas bahwa Komisi III DPR RI berpotensi mengambil langkah terkait RUU Perampasan Aset pada Rabu malam (26/8).
Sumber yang mengetahui dinamika tersebut menyebut langkah itu kemungkinan diumumkan pada Kamis (27/8), bertepatan dengan rencana aksi massa di depan Gedung DPR-MPR RI.
"Malam ini Komisi III sepertinya ngegolin perampasan aset. Mungkin akan diumumkan besok pas demo, untuk memenuhi tuntutan," ujar sumber tersebut.
