JawaPos.com - Prospek perekonomian Indonesia pada 2026 dinilai belum benar-benar aman. Meski secara angka pertumbuhan masih berpotensi bertahan di kisaran 5 persen, berbagai indikator menunjukkan ekonomi nasional berada dalam kondisi rentan dan berisiko terkoreksi cukup dalam.
Ekonom Senior Bright Institute Awalil Rizky menilai, kondisi makroekonomi Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja dan cenderung memburuk. Bahkan, risiko alami resesi dinilai meningkat pada semester II 2026 dan dapat berlanjut hingga 2027.
"Pertumbuhan ekonomi masih seperti pola normalnya satu dekade ini, tumbuh kisaran 5 persen dengan mengandalkan konsumsi rumah tangga. Inflasi masih terkendali, namun cukup tinggi pada komponen makanan. Meski tingkat pengangguran menurun, keadaan ketenagakerjaan secara umum memburuk," kata Awalil (27/12).
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi kemungkinan masih kisaran 5 persen namun jika kondisi tersebut berlanjut, pertumbuhan ekonomi berpotensi turun hingga kisaran 2,5 persen.
Penyebabnya antara lain karena konsumsi rumah tangga terus tertekan, terutama disebabkan oleh pendapatan pekerja yang menurun, seiring dengan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan semakin besarnya informalitas tenaga kerja.
Sementara itu, komponen pembentuk pertumbuhan lainnya, seperti investasi (pembentukan modal tetap bruto) dan ekspor, dinilai belum menunjukkan kinerja yang cukup kuat untuk mengompensasi melemahnya konsumsi. "Jika keduanya melambat, maka menambah risiko pertumbuhan ekonomi hanya 2,5 persen," ujarnya.
Dari sisi eksternal, transaksi internasional Indonesia juga dinilai memburuk sejak 2025 dan berpotensi berlanjut pada 2026. Defisit Neraca Pembayaran Indonesia, termasuk pada komponen transaksi finansial yang relatif jarang terjadi, disebut sudah mulai terasa.
Kondisi fiskal pun tak kalah mengkhawatirkan. Penerimaan negara, khususnya dari pajak, sulit meningkat di tengah perlambatan ekonomi. Di sisi lain, belanja negara terus membesar karena banyaknya program prioritas dan membengkaknya birokrasi. Hal ini membuat defisit fiskal berpotensi melebar dan mendorong kebutuhan utang yang semakin besar.
Awalil mengingatkan bahwa beban utang pemerintah kini sudah semakin berat. Menurutnya, menilai utang hanya dari rasio terhadap PDB tidak cukup. "Debt service ratio sudah di atas 40 persen. Bahkan, hanya untuk bunga saja hampir 20 persen," tegasnya.
Di sektor keuangan, pertumbuhan kredit juga melambat sepanjang 2025 dan dinilai sulit dipercepat pada 2026. Hal ini tercermin dari Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) perbankan yang tidak turun signifikan dan lambatnya transmisi penurunan BI-rate ke sektor riil. Ruang kebijakan moneter Bank Indonesia pun disebut makin sempit karena kepemilikan SBN yang terlampau besar.
Tekanan juga datang dari sisi sosial. Bright Institute mencatat, sebagian besar penduduk kini berada tidak jauh dari garis kemiskinan, sementara kelas menengah terus menyusut. Di saat yang sama, ketimpangan kekayaan finansial antarkelompok masyarakat meningkat. Kondisi ini dinilai bisa memicu risiko sosial dan politik.
Dari sisi global, perekonomian dunia masih dibayangi ancaman stagflasi, terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan China. Normalisasi kebijakan moneter The Fed serta pengetatan likuiditas global turut memperbesar tekanan terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia.
Volatilitas rupiah pada 2025 pun diperkirakan masih berlanjut pada 2026.
Dengan kombinasi ketahanan ekonomi domestik yang rapuh dan ketidakpastian global yang tinggi, Bright Institute menilai risiko pembiayaan ulang utang (refinancing) Indonesia cukup besar. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan terjadi gagal bayar sebagian kewajiban pada semester II 2026 atau awal 2027.
"Insight ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini adalah peringatan agar semua pihak, terutama pemerintah dan Bank Indonesia, lebih waspada dan memiliki sense of crisis," ujar Awalil.
Dia menilai, hingga kini arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru masih belum jelas dan cenderung mudah berubah. Jika kondisi ini berlanjut, justru akan menambah risiko di tengah situasi ekonomi yang sudah penuh tekanan.
Editor : Hendra