Sabtu, 18 Juli 2026
Logo

BPJS Kesehatan Bidik Mahasiswa Jadi Peserta, Efisiensi Rp 6,5 Triliun Berkat Penguatan Pencegahan Fraud

Rabu, 20 Mei 2026 | 22:35 WIB
Pelayanan di salah satu kantor BPJS Kesehatan. (Dok. Jawa Pos)
Pelayanan di salah satu kantor BPJS Kesehatan. (Dok. Jawa Pos)

JawaPos.com – BPJS Kesehatan memperluas kepesertaan sekaligus menjaga stabilitas keuangan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Upaya tersebut dilakukan melalui penambahan peserta baru dan penguatan pencegahan kecurangan (fraud).

Salah satu kelompok yang kini dibidik adalah mahasiswa. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, BPJS Kesehatan telah menyurati Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

“Kami mengajukan bahwa nanti setiap mahasiswa yang mendaftar, BPJS-nya harus aktif,” ujar Pujo dalam rangkaian kegiatan Kick Off HUT ke-58 BPJS Kesehatan dan Launching Quick Win Direksi di Kota Bandung kemarin (20/5).

Pujo menambahkan, dia juga telah berdiskusi dengan Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Sjamsulaksan Kartasasmita mengenai rencana itu.

“Lebih menguntungkan apabila mahasiswa punya jaminan kesehatan selama kuliah, terutama bagi mereka yang berasal dari luar kota,” katanya.

Hingga 16 Mei 2026, cakupan kepesertaan JKN tercatat 285.150.737 peserta atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia. Selain memperluas kepesertaan, BPJS Kesehatan juga menaruh perhatian pada efisiensi pembiayaan program. Salah satunya dilakukan melalui penguatan sistem pencegahan fraud.

Pujo menjelaskan, sepanjang 2025 BPJS Kesehatan berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp 6,5 triliun melalui penguatan pencegahan fraud. Nilai itu setara sekitar 3,4 persen dari total biaya pelayanan kesehatan.

Efisiensi ini menjadi salah satu quick win direksi yang baru. “Dalam tiga bulan kita efisiensi Rp 1 triliun,” ujarnya.

Untuk mendukung langkah itu, BPJS Kesehatan memperketat pemeriksaan berkas klaim dari fasilitas kesehatan. Berkas klaim akan terlebih dahulu diperiksa secara digital melalui sistem, lalu diverifikasi lebih lanjut oleh petugas jika ditemukan anomali.

Meski demikian, Pujo memastikan, proses pemeriksaan yang lebih ketat tidak akan menghambat pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan.

Editor : Hendra
Bagikan:

Artikel Terkait

Ketahanan Aset BPJS untuk Bayar Klaim Tinggal 1,5 Bulan, Kemenkes dan Kemenkeu Bakal Gelontorkan Rp 10 T

Ketahanan Aset BPJS untuk Bayar Klaim Tinggal 1,5 Bulan, Kemenkes dan Kemenkeu Bakal Gelontorkan Rp 10 T

BPJS Kesehatan pernah mengalami defisit serupa pada lima tahun pertama berdiri. Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI kemarin (9/6), anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Murti Utami mengungkapkan.

Pemkot Depok Jamin Warga Miskin Tetap Bisa Berobat, RS yang Tolak Pasien Terancam Sanksi

Pemkot Depok Jamin Warga Miskin Tetap Bisa Berobat, RS yang Tolak Pasien Terancam Sanksi

Pemerintah Kota Depok memastikan warga miskin tetap mendapatkan layanan kesehatan meski BPJS mereka dinonaktifkan.

Berita Terkini

Populer

LogoGraha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Telepon / Fax:
021-53699659 / 021-5349207
Epaper
Akses EpaperBerlangganan Koran Jawa Pos Digitalhttps://digital.jawapos.com
Download Google PlayDownload App Store
© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia