Jumat, 31 Juli 2026
Logo

Jadi Saksi di Mahkamah Kehormatan Dewan, Wartawan Senior: Hoax Anggota DPR Joget karena Kenaikan Gaji

Senin, 3 Nov 2025 | 14:12 WIB
Wakil Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) sekaligus wartawan senior, Erwin Siregar dalam sidang MKD. (Dok. KWP)
Wakil Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) sekaligus wartawan senior, Erwin Siregar dalam sidang MKD. (Dok. KWP)

JawaPos.com - Wakil Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) sekaligus wartawan senior, Erwin Siregar, memberikan kesaksian dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait polemik video lima anggota DPR RI yang berjoget usai Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD pada 15 Agustus 2025 lalu.


Dalam sidang itu, Erwin menegaskan bahwa aksi joget tersebut terjadi setelah sidang resmi ditutup dan tidak berkaitan dengan agenda formal Parlemen.

"Joget itu bukan bagian dari sidang, melainkan ekspresi biasa setelah acara selesai. Tidak ada pelanggaran etik atau alasan untuk memecat mereka," kata Erwin di hadapan majelis MKD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Erwin juga membantah keras narasi yang beredar di media sosial yang mengaitkan aksi tersebut dengan isu kenaikan gaji anggota DPR. Ia memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya saat sidang tahunan, tidak menyampaikan wacana apapun terkait gaji legislatif.

"Saya hadir dan mengikuti jalannya sidang. Tidak ada satu pun pernyataan Presiden yang menyinggung soal gaji DPR," sambung Erwin.

Menurutnya, informasi yang menyebutkan bahwa joget tersebut merupakan bentuk kegembiraan atas kenaikan gaji adalah hoaks yang menyesatkan publik.

"Isu tersebut hoaks dan menyesatkan publik. Kita harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi," paparnya.

Dia juga mengimbau masyarakat dan media untuk tetap kritis namun adil dalam menilai perilaku pejabat publik. "Jangan mudah terprovokasi oleh potongan video atau narasi yang tidak utuh. Etika jurnalistik menuntut kita untuk menyajikan konteks secara lengkap," pungkas Erwin.

Sidang MKD ini menjadi momentum penting untuk menegaskan batas antara ekspresi pribadi dan tanggung jawab etik pejabat publik, sekaligus mengingatkan pentingnya verifikasi informasi di era digital.

 

Editor : Hendra
Bagikan:

Artikel Terkait

KWP Kecam Pernyataan Deddy Sitorus yang Sebut Wartawan "Seperti Sirkus", Ancam Lapor ke MKD DPR RI

KWP Kecam Pernyataan Deddy Sitorus yang Sebut Wartawan "Seperti Sirkus", Ancam Lapor ke MKD DPR RI

KWP mengecam ucapan Deddy Sitorus yang menyebut wartawan "seperti sirkus" saat rapat DPR dan memberi ultimatum 1x24 jam untuk meminta maaf.

Sufmi Dasco Ahmad Terima Aspirasi Guru TK, Dorong Penguatan PAUD dan Kesejahteraan Guru

Sufmi Dasco Ahmad Terima Aspirasi Guru TK, Dorong Penguatan PAUD dan Kesejahteraan Guru

DPR RI menerima aspirasi guru TK terkait PPPK, inpassing, dan penguatan PAUD. Aspirasi itu akan menjadi bagian dari agenda DPR.

DPR RI Tuntaskan Aspirasi Pekerja SGN, SPBUN Beri Apresiasi kepada Sufmi Dasco Ahmad

DPR RI Tuntaskan Aspirasi Pekerja SGN, SPBUN Beri Apresiasi kepada Sufmi Dasco Ahmad

SPBUN-SGN mengapresiasi DPR RI setelah mediasi dengan manajemen PT SGN membuahkan kesepakatan terkait aspirasi pekerja dan bonus.

Berita Terkini

Populer

LogoGraha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Telepon / Fax:
021-53699659 / 021-5349207
Epaper
Akses EpaperBerlangganan Koran Jawa Pos Digitalhttps://digital.jawapos.com
Download Google PlayDownload App Store
© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia