JawaPos.com - Status Kota Layak Anak yang selama ini disandang Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dinilai belum sepenuhnya tercermin di lapangan.
Anggota DPRD Kota Tangsel dari Fraksi Gerindra Ahmad Syawqi, menegaskan perlunya regulasi khusus untuk memperkuat perlindungan anak, menyusul adanya kasus perundungan yang dialami pelajar beberapa waktu lalu.
Menurutnya, persoalan kekerasan terhadap anak telah terlalu sering terjadi dan membutuhkan langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan. Syawqi menilai kasus bullying yang menimpa anak harus menjadi perhatian serius.
"Persoalan itu kini masuk dalam program pembentukan peraturan daerah Kota Tangsel 2026. Kita mau kaji dulu relevansinya dengan kondisi lapangan dan implementasinya selama ini, tergetnya secepatnya," kata Syawqi, (20/11).
Dia juga menyinggung predikat Tangsel sebagai Kota Layak Anak yang dinilai belum sepenuhnya terealisasi. Menurutnya, masih banyak kejadian kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
Untuk itu, intervensi kebijakan harus diperkuat secara menyeluruh mulai dari regulasi, program pemerintah, hingga pengawasan yang lebih serius agar proteksi terhadap anak benar-benar berdampak nyata. Dia menuturkan, pentingnya memperkuat upaya pencegahan melalui program-program preventif seperti edukasi sekolah, penguatan karakter, dan peningkatan kewaspadaan terhadap risiko kekerasan dan pelecehan.
Syawqi menilai penanganan kasus anak kerap membuat aparat penegak hukum berada dalam posisi dilematis, terutama saat kasus melibatkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).
"Kami mendorong ada pembentukan Komisi Perlindungan Anak, sebagai lembaga khusus yang fokus menangani isu perlindungan anak secara komprehensif dan berkesinambungan," pungkasnya.
Editor : Hendra