JawaPos.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi meluncurkan Desk Ketenagakerjaan, sebuah langkah strategis untuk menangani permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Inisiatif ini diperkenalkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Sabtu (20/1) dan diharapkan menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan sengketa antara perusahaan dan pekerja.
“Desk Ketenagakerjaan ini kami siapkan sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa industri dan tenaga kerja melalui tahapan yang jelas, mulai dari pelaporan, mediasi, hingga penegakan hukum jika diperlukan,” ujar Jenderal Listyo Sigit saat ditemui usai acara peluncuran.
Kapolri juga menekankan bahwa keberadaan Desk Ketenagakerjaan akan membantu menjaga stabilitas hubungan industrial di Indonesia. Dengan terciptanya hubungan kerja yang kondusif, daya saing industri nasional diharapkan meningkat secara signifikan.
“Kami ingin kualitas produksi kita mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target Presiden Prabowo Subianto,” tambah Jenderal Listyo.
Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli turut memberikan apresiasi atas inisiatif ini. Menurutnya, Desk Ketenagakerjaan Polri adalah langkah penting untuk memberikan kepastian hukum baik bagi pekerja maupun perusahaan.
“Kami sangat mendukung Desk Ketenagakerjaan ini. Dengan adanya kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan Polri, masalah-masalah ketenagakerjaan, baik administratif maupun pidana, dapat diselesaikan secara cepat dan tepat,” ungkapnya.
Prof. Yassierli juga optimistis bahwa lingkungan kerja yang nyaman akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sekaligus mendorong daya saing industri menuju visi Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Andi Gani Nenawea, penasihat ahli Kapolri di bidang ketenagakerjaan dan Presiden Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), menyampaikan apresiasinya terhadap perhatian Kapolri terhadap isu buruh. Ia memuji kemampuan Jenderal Listyo dalam menyelesaikan berbagai permasalahan besar di sektor ketenagakerjaan.
“Dengan tangan dingin Pak Kapolri, berbagai masalah besar berhasil diselesaikan, termasuk upaya pengepungan Jakarta oleh 50.000 buruh pada 24-25 November lalu yang akhirnya dapat diredam dengan damai,” ungkap Andi Gani.
Desk Ketenagakerjaan Polri juga mendapat perhatian internasional. Empat negara ASEAN, yakni Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina, disebut tertarik untuk mempelajari model penanganan sengketa ketenagakerjaan yang diterapkan Polri.
“Ini pertama di dunia, polisi memiliki subjek tenagakerjaan untuk menangani tindak pidana ketenagakerjaan,” tambahnya.
Dengan kolaborasi antara Polri, pemerintah, dan gerakan buruh, Desk Ketenagakerjaan Polri diharapkan mampu menciptakan suasana kondusif bagi hubungan industrial di Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah global.
Editor : Dhimas Ginanjar