JawaPos.com — DPR RI mendorong pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kebencanaan secara terpadu dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026). Rapat tersebut turut didampingi Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati dan Saan Mustopa.
Usai rapat, pimpinan DPR menyampaikan sikap kelembagaan terkait penanganan karhutla dan bencana nasional yang dinilai membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire memiliki risiko tinggi terhadap berbagai bencana, mulai gempa bumi, erupsi gunung api, hingga bencana hidrometeorologi. Di sisi lain, karhutla di sejumlah daerah juga menambah beban penanganan, terutama terkait kualitas udara dan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan penanganan bencana tidak dapat hanya mengandalkan satu instansi. Menurut dia, pemerintah perlu kembali memiliki leading sector yang mampu mengoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga terkait.
Pola koordinasi tersebut, kata Puan, selama ini telah dijalankan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Tidak bisa dilakukan oleh satu instansi atau K/L saja, namun harus dilakukan secara bersama-sama," kata Puan.
Menurut Puan, perhatian pemerintah terhadap bencana juga tidak boleh berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir. Sebab, masyarakat masih menghadapi berbagai dampak lanjutan akibat bencana.
Dampak tersebut antara lain gangguan pernapasan akibat kualitas udara, terganggunya kegiatan belajar anak-anak, hingga persoalan kesejahteraan keluarga yang terdampak.
"Kami di pimpinan DPR yang sudah mempunyai tim bencana akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan hal seperti itu lagi agar hal-hal yang sekarang terjadi itu bisa cepat teratasi," ujarnya.
Selain mendorong penguatan koordinasi penanganan bencana, DPR juga akan meminta pihak terkait menelusuri informasi mengenai lahan bekas karhutla di Kalimantan Barat yang disebut telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit.
Sementara itu, wacana penggabungan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dinilai perlu dikaji secara lebih mendalam. Pasalnya, kedua lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda.
Melalui sikap tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran di bidang kebencanaan. DPR juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah agar penanganan karhutla serta pemulihan masyarakat terdampak dapat berjalan lebih optimal.
Editor : HendraSumber : Antara