JawaPos.com - Pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam sebuah podcast bersama Akbar Faizal terkait Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) 2021 di Lampung menuai respons. Klarifikasi datang dari mantan Wasekjen PBNU periode 2015–2021, Ulil Abshar Hadrawi.
Ulil menegaskan, pertemuan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Presiden Joko Widodo menjelang Muktamar merupakan hal yang wajar. Menurut dia, pertemuan tersebut bersifat kelembagaan, sebagaimana lazim dilakukan organisasi kemasyarakatan dengan pemerintah.
"Saya menegaskan bahwa pertemuan antara PBNU dengan Joko Widodo pada saat itu merupakan pertemuan kelembagaan yang wajar dan lazim dilakukan antara organisasi kemasyarakatan dengan pemerintah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/4) malam.
Ia menilai, pertemuan tersebut tidak semestinya ditafsirkan di luar konteks hubungan formal antara organisasi dan negara. Dalam praktik kehidupan berbangsa, komunikasi semacam itu disebutnya sebagai hal yang lumrah.
“Agenda utamanya menyampaikan perkembangan organisasi, menjalin komunikasi kebangsaan, sekaligus mengundang Presiden untuk hadir dalam pembukaan Muktamar NU Lampung 2021,” tambah Ulil.
Namun demikian, pihaknya juga menyinggung dinamika menjelang pelaksanaan Muktamar. Ia mengungkapkan adanya sejumlah tekanan di lapangan yang dinilai tidak netral.
“Fakta yang dirasakan saat itu menunjukkan adanya indikasi penggunaan pengaruh kekuasaan. Termasuk keterlibatan unsur-unsur tertentu yang menghambat langkah KH. Said Aqil Siroj dan menguntungkan kubu Yahya Cholil Staquf,” katanya.
Baca Juga: Opini: Menyelamatkan NU, Merawat Rahim - Catatan Reflektif dari Halal Bihalal IKA PMII 2026
Ulil mengajak semua pihak menjaga marwah NU dengan menyampaikan sejarah secara jujur dan objektif. Ia menekankan bahwa perbedaan pandangan dalam kontestasi organisasi adalah hal biasa, tetapi penyampaian kepada publik harus tetap berpijak pada kebenaran.
“Kami berharap tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat,” tandasnya.
