JawaPos.com – Pemisahan Kementerian Koperasi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk meningkatkan fokus pada perkembangan koperasi di Indonesia.
Hal itu disampaikan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi. ”Tujuan utama pemisahan ini adalah agar Kementerian Koperasi bisa lebih fokus pada peningkatan partisipasi masyarakat untuk berkoperasi serta bagaimana koperasi dapat dikelola dengan lebih baik dan profesional,’’ ucap Budi Arie saat Jawa Pos berkunjung ke kantornya kemarin (18/11).
Dalam waktu dekat, ada tiga langkah utama yang akan dijalankan untuk merevitalisasi koperasi. Yakni, digitalisasi, rebranding, dan peningkatan tata kelola serta sumber daya manusia (SDM) koperasi. Menurut dia, digitalisasi koperasi menjadi penting untuk membawa koperasi ke era modern serta meningkatkan efisiensi operasional.
Rebranding koperasi juga dilakukan untuk mengubah stigma bahwa koperasi hanya untuk usaha kecil. Padahal, koperasi harus bisa menjadi wadah usaha bersama yang besar dan profesional. ”Di luar negeri, seperti Amerika Serikat (AS) yang merupakan negara kapitalis, koperasi bisa berkembang sangat besar. Bahkan, ada 150 juta anggota koperasi di sana,’’ ungkap mantan menteri komunikasi dan informatika itu.
Salah satu tantangan besar yang dihadapi koperasi di Indonesia adalah rendahnya partisipasi anggota. Saat ini meskipun ada 131 ribu koperasi di Indonesia, hanya 47 ribu koperasi yang menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT). Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya revitalisasi koperasi dan peningkatan kapasitas SDM pengelola koperasi.
Selain itu, Budi Arie juga menyoroti pentingnya pendidikan koperasi untuk generasi muda. ”Kami mendorong pendidikan koperasi untuk masuk kurikulum. Koperasi adalah ekonomi konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan kita ingin mengembalikan koperasi sebagai jati diri bangsa Indonesia,’’ tegasnya. (han/c6/bas)
Editor : Hendra