Enam KK di Sekitar TPA Cipeucang Akan Dibebaskan Lahan Tahun Ini, Wali Kota Benyamin Davnie: Tinggal Dibayar Saja
JawaPos.com - Sejumlah warga yang tinggal di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, Kelurahan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), mengeluhkan kesulitan mendapatkan air bersih.
Warga mengaku selama ini harus membeli air galon untuk kebutuhan sehari-hari akibat pencemaran lingkungan yang berdampak pada sumber air mereka.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie memastikan, pemerintah daerah akan segera mengambil langkah konkret. Salah satunya dengan membebaskan lahan milik enam kepala keluarga (KK) yang terdampak langsung pencemaran lingkungan dari aktivitas TPA Cipeucang.
"Ya, enam KK itu akan dibebaskan. Luasnya sekitar 4.000 meter, dibayar tahun ini lewat APBD Perubahan," kata Benyamin di Puspemkot Tangsel, Ciputat, kemarin (3/11).
Benyamin menjelaskan, selain enam KK yang lahannya dibebaskan tahun ini, Pemkot Tangsel juga telah menyiapkan anggaran pembebasan tambahan sekitar 2,7 hektare lahan yang akan direalisasikan pada 2026 mendatang. Untuk harganya sudah disepakati dengan warga.
"Saya tidak hafal berapa, tapi sudah ada kesepakatan. Tinggal dibayar saja," tuturnya.
Selain pembebasan lahan, Pemkot Tangsel juga akan menyediakan akses air bersih bagi masyarakat di sekitar kawasan TPA Cipeucang. Benyamin mengatakan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang telah diminta untuk membangun jaringan perpipaan air bersih tahun depan.
"Akan dihitung dulu berapa panjang pipanya. Sumber airnya bisa dari bawah tanah atau dari PDAM melalui Perseroda PT PITS," jelasnya.
Langkah ini, kata Benyamin, diharapkan bisa mengurangi beban warga yang selama ini membeli air galon untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, warga sekitar TPA Cipeucang hingga kini masih menerima kompensasi rutin dari Pemkot Tangsel sebesar Rp250 ribu per kepala keluarga per tahun.
Kompensasi tersebut diberikan kepada sekitar 1.444 KK yang tinggal di sekitar lokasi. Nilainya masih Rp250 ribu per tahun per KK.
"Rp 250 ribu tersebut, kalau pas nggaknya ya relatif lah. Tergantung kesepakatan antara warga dengan Dinas. Negosiasi antara warga minta berapa, kemampuan Pemda berapa, seperti itu," pungkasnya.
