Panas! Benyamin Davnie Tanggapi Kritik Pedas Leony, Buka Suara Soal Realisasi Anggaran 2024 Kota Tangsel

Kritik itu mencuat usai Leony menyebut adanya pos anggaran yang dinilai janggal, seperti pengadaan suvenir Rp 20,48 miliar, beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (ATK) senilai lebih dari Rp 38 miliar, hingga beban makanan dan minuman rapat senilai Rp 60,288 miliar.

Benyamin menjelaskan bahwa LKPD adalah dokumen wajib yang dipublikasikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pengadaan suvenir sebesar Rp 20,48 miliar itu untuk seluruh perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan selama satu tahun.

Benyamin menuturkan, suvenir tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pemberdayaan masyarakat, promosi kesehatan, perlengkapan ibadah, penghargaan bagi atlet berprestasi, serta pengadaan cendera mata untuk kelembagaan dan manajemen sekolah.

"Semua belanja suvenir itu juga melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Tangsel untuk mendukung perekonomian lokal," katanya, kemarin. 

Untuk pos konsumsi rapat yang mencapai Rp 60 miliar, Benyamin menjelaskan bahwa anggaran ini mencakup banyak kegiatan mulai dari rapat koordinasi lintas perangkat daerah, forum regional, hingga pertemuan strategis sepanjang tahun 2024. 

"Termasuk memfasilitasi kegiatan masyarakat yang telah diprogramkan Pemkot Tangsel," lanjut Benyamin.

Dia mencontohkan, fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji sebanyak 1.300 jemaah dan memfasilitasi kegiatan hari besar nasional dan keagamaan tingkat kota, serta pemenuhan proposal dari masyarakat yang masuk ke Pemkot Tangsel untuk kegiatan sosial keagamaan, seperti peringatan hari kemerdekaan, hari sumpah pemuda, peringatan maulid nabi, tahun baru hijriah dan isra mikraj.

Kemudian juga, kegiatan kepemudaan, olahraga dan seni seperti turnamen silat, pekan olahraga seni dan pondok pesantren dalam rangka hari santri baik yang diadakan oleh masyarakat umum, mahasiswa dan majelis taklim, sosialisasi bersama ketua RT RW, forum musrenbang, kegiatan peningkatan kualitas SDM pegawai (aparatur, guru, tenaga kesehatan), pemberdayaan pemuda, pemberdayaan PKK dan posyandu, makan minum saat penanggulangan bencana, hingga penegakkan perda.

"Dalam hal ini melibatkan puluhan ribu orang," terangnya.

Terkait alat tulis kantor dan perlengkapan sebesar Rp 38 Miliar, merupakan anggaran operasional selama 1 tahun untuk 37 perangkat daerah, 54 kelurahan, 3 Rumah Sakit Umum Daerah, 35 puskesmas, dan 207 UPT sekolah.

Benyamin menambahkan, untuk perjalanan dinas sebesar Rp 117 miliar, direalisasikan oleh 37 perangkat daerah, 7 kecamatan, 54 kelurahan, 207 UPT sekolah untuk bimbingan teknis, pelatihan/diklat aparatur hingga menghadiri undangan dari pemerintah pusat, provinsi dan melakukan koordinasi terkait pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta pelayanan publik. 

Anggaran juga dialokasikan untuk petugas haji daerah sebanyak 12 orang. "Perjalanan dinas juga diberikan untuk pengganti transport masyarakat yang menghadiri kegiatan pelatihan, musyawarah, sosialisasi dan lain sebagainya," imbuh Benyamin.