Implementasi One Health Workforce Next Generation di Perguruan Tinggi Perlu Dioptimalkan, Lulusan Sektor Kesehatan Belum Dianggap Profesional
JawaPos.com - Berjalan kurang lebih empat tahun, penerapan kompetensi One Health Workforce Next Generation (OHW-NG) ternyata masih menghadapi berbagai tantangan. Meski dinilai sudah berdampak, nyatanya implementasinya belum optimal.
Sebagai informasi, OHW-NG merupakan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pada 3 sektor utama. Yaitu kesehatan masyarakat, kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan hidup. Program ini merupakan kerja sama Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbudristek dengan dengan Indonesia One Health University Network (INDOHUN) dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Kerja sama ini berangkat dari pandemi Covid-19 yang telah memporak-porandakan dunia pada 2019 lalu.
Dalam laporan penutupan proyek USAID OHW-NG, di Jakarta, Rabu (16/10), Wakil Koordinator INDOHUN Joko Pamungkas menyoroti kurang optimalnya implementasi one health ini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya integrasi materi One Health ke dalam kurikulum perguruan tinggi. Sehingga menyebabkan program-program terkait masih sedikit.
Imbasnya, lulusan di bidang kesehatan belum sepenuhnya siap untuk berkontribusi dalam konsep One Health. “Sehingga, mahasiswa di sektor kesehatan manusia dan hewan belum bisa dianggap sebagai tenaga profesional yang mampu menangani isu-isu lintas sektor seperti zoonosis dan penyakit infeksi baru (PIB),” ungkapnya.
Joko memberikan beberapa rekomendasi kepada Ditjen Diktiristek terkait implementasi One Health ke depan. Ditjen Diktiristek didorong memperluas cakupan tema pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Khususnya, program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB). Hal ini agar mahasiswa memiliki keleluasaan dalam mengeksplorasi studi yang berhubungan dengan kesehatan, khususnya kedokteran, kedokteran hewan, dan kesehatan masyarakat.
Menanggapi hal ini, Sekjen Diktiristek Tjitjik Sri Tjahjandarie mengungkapkan, bahwa beberapa rekomendasi tentang One Health itu ideal. Namun, ada kalanya idealisme yang diharapkan memiliki keterbatasan, terutama pada aspek tata kelola negara.
“Saya lihat beberapa rekomendasi terkait aspek pendidikan, misalnya MBKM, menurut saya, dari sisi Kemendikbudristek selalu mencoba mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mendukung program ini. Tetapi terkadang agen-agen di Indonesia tidak menangkap secara cepat,” paparnya.
Kemudian soal anggaran riset tahun jamak. Menurutnya, pihaknya selalu mendorong agar riset bisa dianggarkan dengan tahun jamak. akan tetapi, administrasi keuangan negara hanya mengizinkan pendanaan tahunan. “Kecuali jika pendanaannya bukan dari APBN. Selama dari APBN, tidak memungkinkan,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam video sambutannya, Dirjen Diktiristek Abdul Haris mengungkapkan, jika program ini telah berhasil menelurkan berbagai program telah berdampak cukup signifikan. Diantaranya, peningkatan jumlah lulusan yang kompeten di bidang One Health; terbentuknya jaringan kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pemangku kepentingan lainnya.
Lalu, inovasi dan solusi-solusi baru dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang kompleks hingga kontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19, seperti pelatihan mahasiswa dalam tracing dan testing.
“Kami juga berharap INDOHUN dapat melanjutkan kemitraan dengan USAID, dunia industri dan berbagai stakeholders lainnya, dalam mengembangkan OHCC di seluruh wilayah di Indonesia,” tuturnya.
Saat ini baru terdapat 8 One Health Collaborating Center (OHCC) di Indonesia. Yakni, Universitas Airlangga (Jawa Timur), Universitas Gadjah Mada (DI Yogyakarta), Universitas Udayana (Bali), Universitas Syiah Kuala (Aceh), Universitas Cenderawasih (Papua), IPB University (Jawa Barat), Universitas Hasanuddin (Sulawesi) dan Universitas Mulawarman (Kalimantan Timur).