JawaPos.com - Upaya Amerika Serikat membangun kerangka regulasi komprehensif untuk aset kripto kembali tertunda.
Senat AS gagal memajukan rancangan undang-undang yang didukung Presiden Donald Trump setelah pemungutan suara pada Selasa (15/9) waktu setempat hanya menghasilkan 50 suara berbanding 49.
Hasil tersebut masih jauh dari ambang 60 suara yang dibutuhkan untuk melanjutkan sebagian besar pembahasan legislasi di Senat yang beranggotakan 100 orang.
Empat senator Republik, Jerry Moran, Susan Collins, Josh Hawley, dan Thom Tillis, bergabung dengan seluruh senator Demokrat untuk menolak langkah tersebut.
Meskipun demikian, terdapat ruang bagi RUU tersebut untuk diajukan kembali pada kesempatan berikutnya.
RUU itu dirancang untuk membentuk kerangka regulasi federal bagi aset digital. Perusahaan kripto menilai aturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi industri.
Dengan RUU tertahan, Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) memiliki ruang lebih besar untuk mengatur aset kripto melalui kewenangan yang sudah dimiliki.
Namun, sejumlah eksekutif dan analis industri menilai kerangka regulasi yang hanya bergantung pada aturan lembaga pemerintah lebih rentan terhadap perubahan politik dan gugatan hukum.
"Kegagalan RUU untuk maju di Senat merupakan kekecewaan," ujar CEO Coinbase Brian Armstrong.
Ketidakpastian regulasi tersebut turut memengaruhi pasar aset digital.
