JawaPos.com - DPR RI mendorong pencairan tagihan sekitar Rp158 miliar milik PT Pos Indonesia kepada Kementerian Sosial untuk membantu memastikan pembayaran gaji karyawan tepat waktu. Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah kepastian gaji sekitar 31.000 karyawan aktif dan 28.000 pensiunan ikut terdampak kondisi keuangan perusahaan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menerima perwakilan Serikat Buruh PT Pos Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8). Pertemuan tersebut membahas kondisi keuangan perusahaan sekaligus nasib karyawan dan pensiunan.
Anggia mengatakan kepastian pembayaran gaji menjadi perhatian utama karena pembayaran gaji karyawan berikutnya jatuh tempo pada 1 September mendatang.
"Kami dengar langsung kekhawatiran teman-teman buruh. Ini bukan sekadar angka di laporan keuangan, tapi menyangkut dapur puluhan ribu keluarga," ujar Anggia dalam keterangan pers tertulis.
Komisi VI DPR RI kemudian mendorong percepatan pencairan dana sekitar Rp158 miliar yang menjadi tagihan PT Pos kepada Kementerian Sosial berdasarkan hasil audit. Nilai tersebut berada di luar tagihan PT Pos kepada Bulog dan Peruri.
Surat permintaan pencairan dana tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan sejak 12 Agustus 2026. DPR berharap pembayaran dapat direalisasikan pada pekan ini.
Dasco menegaskan dana Rp158 miliar tersebut merupakan pembayaran atas tagihan PT Pos, bukan dana talangan. Karena itu, ia meminta proses pencairannya tidak berlarut-larut.
"Ini hak PT Pos yang harus dibayar, bukan belas kasihan. Kami minta persoalan penyehatan PT Pos segera diurai dan dituntaskan, karena ini aset bangsa yang usianya sudah 281 tahun," kata Dasco.
Persoalan keuangan PT Pos menjadi perhatian karena perusahaan saat ini menaungi sekitar 31.000 karyawan aktif dan 28.000 pensiunan. Perwakilan buruh sebelumnya menyampaikan sejumlah kekhawatiran, mulai dari kepastian pembayaran gaji hingga masa depan perusahaan di tengah tekanan keuangan.
DPR RI menyatakan akan terus memantau komunikasi antara manajemen PT Pos, Danantara, dan karyawan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan komitmen penyehatan perusahaan dapat direalisasikan.
