Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Apindo Dukung Pekerja WFH, Tapi Tak Bisa di Semua Sektor

TZ
Ilustrasi WFH. (Dok. JP)
Ilustrasi WFH. (Dok. JP)

Advertisement

JawaPos.com– Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani men-du kung rencana pemerintah menerapkan work from home (WFH) bagi pekerja dalam rangka hemat energi. Tapi, dia juga mengingatkan tidak semua sektor bisa menerapkan rencana tersebut.

“Tidak semua sektor itu bisa WFH,” ujar Shinta seusai pelepasan mudik gratis di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta kemarin (17/3).

Pada Senin (16/3), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno telah memimpin rapat koordinasi teknis terkait kebijakan penghematan energi. Hasilnya di antaranya rencana penerapan skema kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN). 

Advertisement

Sektor pendidikan juga bakal “dihemat” energinya. Akan ada penyesuaian metode pembelajaran melalui kombinasi pembelajaran daring dan luring sebagai strategi kelima.

Menurut Shinta, sektor-sektor yang khusus seperti manufaktur, logistik, perdagangan, dan lainnya cukup sulit untuk diterapkan skema WFH. Karenanya, dunia usaha berharap pengaturan pola kerja seperti ini diserahkan kembali kepada kebijakan masing-masing perusahaan. Sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan karakteristik sektor masing-masing.

Advertisement

Shinta mengaku kalau dunia usaha mendapat tekanan signifikan akibat perang di Timur Tengah. “Karena tidak hanya kenaikan BBM, tapi logistiknya. Karena Selat Hor muz ditutup, jadi kan mereka harus melewati jalur yang lebih panjang. Jadi tentu ini juga mengganggu dari segi perdagangan internasional,” paparnya.

Volatilitas nilai tukar rupiah juga disebutnya telah menambah tantangan tersendiri bagi dunia usaha yang masih bergantung pada bahan baku impor. Apalagi jika rupiah akan terus melemah. 

Advertisement

Artikel Terkait

Apindo Minta Pemerintah Tunda Sertifikasi Halal, BPJPH Tegaskan Tetap Berlaku 18 Oktober

Apindo Minta Pemerintah Tunda Sertifikasi Halal, BPJPH Tegaskan Tetap Berlaku 18 Oktober

Apindo meminta kewajiban sertifikasi halal ditunda karena industri dinilai belum siap. BPJPH menegaskan tidak ada lagi relaksasi mulai 18 Oktober.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer