Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Opini: Masa Tenang yang Menegangkan

H
Penulis: Hendra Eka❯

 


Advertisement

Ilustrasi Pemilihan Umum.
Ilustrasi Pemilihan Umum.

JawaPos.com - Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dijadwalkan berlangsung besok (27/11). Total, ada 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi yang tengah mencari sosok pemimpin daerah. Idealnya, masyarakat mendapat informasi yang menyejukkan sebelum coblosan. Apalagi, saat ini tengah memasuki masa tenang. Faktanya, malah berita-berita menegangkan yang bermunculan. Seperti terjaringnya calon kepala daerah lewat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Konflik di akar rumput yang ditengarai karena motif politik jelang pilkada juga sempat terjadi di Sampang. Tragis. Sebab, konflik itu menewaskan salah seorang saksi dari salah satu pasangan calon (paslon).

Advertisement

Memang, dari sisi penyelenggaraan, pilkada langsung membuat partisipasi politik dan demokrasi masyarakat meningkat. Sisi positif lainnya, pilkada langsung diharapkan bisa memunculkan kepala daerah yang memiliki kedekatan dengan rakyat.

Namun, tetap ada celah kelemahan. Pilkada langsung membuat politik berbiaya tinggi. Sebab, untuk maju pilkada, calon tak hanya harus mengantongi modal dukungan dari partai politik. Tapi, mereka juga harus memiliki modal finansial yang kuat. Tak heran jika sejumlah petahana yang maju lagi dalam kontestasi pilkada memilih cara-cara kotor dengan memanfaatkan sumber daya anggaran di daerahnya. Kondisi inilah yang membuka peluang terjadinya korupsi dan penyelewengan anggaran. Konsekuensinya, mereka yang ’’apes’’ akhirnya harus terkena OTT.

Advertisement

Kasus di Sampang juga menunjukkan, pilkada langsung rawan terjadinya konflik antar pendukung calon. Potensi gesekan semacam itu bisa muncul karena pemahaman dan kedewasaan politik sebagian masyarakat masih rendah. Nah, kasus-kasus yang selalu terulang jelang pilkada seharusnya bisa dijadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemilu berikutnya. Perlu ada formula baru soal penyelenggaraan pemilu yang jurdil serta efisien. (*)

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer