JawaPos.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus menyoroti kebiasaan sebagian warga yang masih membakar sampah di lingkungan tempat tinggal. Tindakan itu dinilai melanggar aturan dan berpotensi menimbulkan pencemaran udara.
Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan mengungkapkan, laporan terbaru mengenai aktivitas pembakaran sampah diterima dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tangsel.
"Ombudsman sudah menyampaikan kepada kami, ada satu titik pembakaran sampah. DLH sudah langsung menindaklanjutinya," kata Pilar, (8/10).
Pilar menegaskan, pemerintah daerah akan mengedepankan langkah persuasif berupa edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebelum melakukan tindakan hukum. Pihaknya akan memaksimalkan edukasi dan sosialisasi terlebih dahulu supaya masyarakat paham dampak buruk pembakaran sampah.
"Masyarakat ini kan berbagai macam pemikirannya. Edukasi, sosialisasi lah kita harus lakukan dan juga saya sih berharapnya ya jangan langsung dengan pidana atau tipiring (Tindak Pidana Ringan) dan lain sebagainya," tutur Pilar.
Pilar menambahkan, pendekatan humanis menjadi prioritas agar masyarakat tidak merasa ditekan. Meski demikian, dia menegaskan bahwa tindakan tindak pidana ringan (tipiring) tetap akan diberlakukan jika warga terus membandel.
"Setelah beberapa surat teguran, baru kami lakukan tipiring. Jadi tidak langsung kami pidanakan, tapi bertahap," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Ombudsman Banten Fadli Afriadi menegaskan, pihaknya menerima sejumlah laporan masyarakat Tangsel. Khususnya terkait pembakaran sampah ilegal yang masih marak terjadi di lingkungan permukiman warga.
