JawaPos.com - DPR RI memperkuat koordinasi dengan pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Danantara Indonesia.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk membahas perkembangan ekonomi dan keuangan nasional sekaligus menyelaraskan kebijakan antarlembaga.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, setiap lembaga tetap menjalankan kewenangan sesuai mandat masing-masing.
Namun, arah kebijakan ekonomi nasional perlu dibangun secara selaras agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
"Pertemuan ini bukan untuk menyatukan kewenangan, tetapi untuk menyatukan arah. Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, Danantara, dan DPR memiliki mandat masing-masing. Namun ketika menyangkut perekonomian nasional, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/9) dalam keterangan tertulis.
Perkuat Komunikasi Antarlembaga
Dasco menilai komunikasi yang kuat diperlukan agar setiap institusi dapat memahami kebijakan sekaligus tantangan yang dihadapi lembaga lain.
Dengan demikian, kebijakan di bidang fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi dapat saling mendukung.
"Yang perlu kita bangun adalah komunikasi yang semakin kuat. Setiap lembaga tetap menjalankan kewenangannya, tetapi arah kebijakan perlu saling mendukung dan setiap keputusan tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," sambungnya.
Pertemuan tersebut juga menjadi forum untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan ekonomi terkini, pelaksanaan kebijakan strategis, serta sejumlah isu yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga.
Tetap Jaga Independensi Lembaga
Dasco menekankan bahwa koordinasi tidak boleh mengurangi independensi dan tanggung jawab masing-masing institusi.
Menurut dia, keselarasan diperlukan agar kebijakan strategis dapat diterapkan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.
Pertemuan dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari fungsi kelembagaan DPR dalam memperkuat komunikasi dengan lembaga-lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan perekonomian nasional.
Editor : Hendra