JawaPos.com - Pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp 506 triliun hingga 31 Agustus 2026. Realisasi tersebut setara sekitar 60,8 persen dari target APBN 2026.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, dari total pembiayaan utang neto tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp 527,4 triliun atau sekitar 66 persen dari target.
”Dengan sudah Agustus, ini. Karena itu sesuai dengan rencana APBN, kita perhatikan terus ke depannya dan kita laporkan terus,” kata Suahasil di Jakarta kemarin (21/9).
Kementerian Keuangan juga mencatat kondisi pasar SBN domestik masih solid di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Hingga 15 September 2026, SBN tenor 10 tahun berada di level 7,17 persen.
Sementara itu, selisih imbal hasil SBN rupiah tenor 10 tahun terhadap US Treasury berada di sekitar 120 basis poin.
Jika dibandingkan dengan sejumlah negara, Indonesia berada di level 217 basis poin. ”Selisih imbal hasil tersebut masih cukup menarik bagi investor asing,” tuturnya.
Pembiayaan Jadi Sorotan
Di sisi lain, ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai besarnya pembiayaan anggaran perlu dicermati. Hingga Agustus, pembiayaan anggaran telah mencapai Rp 473,5 triliun, sedangkan defisit APBN tercatat Rp 240,1 triliun.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp 233,4 triliun yang menurut Awalil dapat disebut sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
”Bisa diartikan berutang telah melampaui kebutuhan dalam nilai yang cukup besar. Di sisi lain, mengindikasikan APBN dipersiapkan mengatasi defisit satu hingga dua bulan berikutnya,” ujar Awalil.
Dia juga menekankan bahwa angka Rp 506 triliun merupakan pembiayaan utang secara neto.
Angka tersebut sudah memperhitungkan pembayaran pokok utang. Dengan asumsi pembayaran pokok utang sekitar Rp 650 triliun, Awalil memperkirakan penarikan utang baru secara bruto bisa mencapai sekitar Rp 1.150 triliun.
Editor : HendraSumber : Jawa Pos Koran