Survei tersebut menunjukkan kepuasan publik terhadap pemerintah turun 38 poin persentase hanya dalam delapan bulan. Pada Maret 2026, tingkat kepuasan masih berada di angka 58 persen. Kini, mayoritas masyarakat justru menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah.
General Manager Tempo Data Science Khairul Anam mengatakan, angka 37 persen tersebut merupakan gabungan dari 34 persen responden yang menyatakan puas dan 3 persen yang menyatakan sangat puas. Sementara itu, 62 persen responden mengaku tidak puas, terdiri atas 50 persen kurang puas dan 12 persen tidak puas sama sekali.
Penilaian terhadap dua tokoh di pemerintahan juga ikut turun. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo berada di angka 40 persen, sedangkan Wakil Presiden Gibran sebesar 33 persen.
Secara keseluruhan, skor rata-rata penilaian kinerja pemerintahan berada di angka 5,7 dari 10. Prabowo memperoleh skor 5,8 dan Gibran 5,3.
Harga Kebutuhan Pokok dan Lapangan Kerja Jadi Sorotan
Tekanan ekonomi sehari-hari menjadi salah satu faktor utama yang berkaitan dengan merosotnya kepuasan publik.
Sebanyak 68 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini buruk atau lebih buruk. Dua persoalan yang paling banyak dirasakan masyarakat adalah harga kebutuhan pokok dan sulitnya mendapatkan pekerjaan.
Sebanyak 93 persen responden menilai harga kebutuhan pokok masih mahal. Rinciannya, 77 persen mengatakan harga kebutuhan pokok lebih mahal, sementara 16 persen menyebut harganya tetap mahal.
Persoalan lapangan kerja juga mendapat sorotan. Sebanyak 87 persen responden menilai mencari pekerjaan masih sulit, dengan 57 persen mengatakan semakin sulit dan 30 persen menyatakan tetap sulit.
Kondisi tersebut tercermin dalam evaluasi terhadap sejumlah sektor pemerintahan. Pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi sektor dengan penilaian terburuk, yakni 81 persen responden menilainya buruk atau kurang baik.
Penciptaan lapangan kerja juga mendapat evaluasi negatif dari 79 persen responden. Sementara itu, 72 persen memberikan penilaian buruk atau kurang baik terhadap upaya pengurangan kemiskinan.
Di sisi lain, pemerintah mendapat penilaian positif untuk sejumlah pelayanan dasar. Ketersediaan listrik dinilai baik oleh 74 persen responden dan sangat baik oleh 4 persen. Kualitas pelayanan administrasi publik juga dinilai baik oleh 71 persen dan sangat baik oleh 8 persen.
Program MBG Belum Sepenuhnya Memuaskan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tingkat awareness yang sangat tinggi. Sebanyak 99 persen responden mengetahui program tersebut, sementara 57 persen keluarga responden tercatat sebagai penerima manfaat.
Namun, tingkat kepuasannya masih menjadi sorotan. Sebanyak 51 persen keluarga penerima manfaat menyatakan kurang puas atau tidak puas terhadap program MBG.
Ketidakpuasan tertinggi tercatat di Banten dengan 65 persen dan di kawasan perkotaan sebesar 53 persen.
Sementara itu, program bantuan sosial menjangkau 41 persen keluarga di Indonesia. Program yang paling banyak diterima antara lain PKH dengan 95 persen, PIP/KIP 93 persen, serta BPNT/Kartu Sembako 91 persen di antara penerima yang disurvei. Bentuk bantuan yang paling banyak diterima adalah beras atau pangan, yakni 59 persen.
Dedi Mulyadi Unggul dalam Peta Pilpres 2029
Turunnya kepuasan terhadap pemerintah berjalan beriringan dengan perubahan peta elektabilitas menuju Pilpres 2029.
Dalam simulasi jika pemilihan presiden digelar hari ini dengan pertanyaan tertutup dan nama kandidat disediakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berada di posisi teratas dengan elektabilitas 42 persen.
Prabowo Subianto berada di posisi kedua dengan 15 persen, disusul Anies Baswedan 10 persen dan Gibran Rakabuming Raka 6 persen.
Berikutnya, Sherly Tjoanda dan Ganjar Pranowo masing-masing memperoleh 4 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 3 persen, serta Mahfud MD 2 persen.
Keunggulan Dedi Mulyadi dalam survei tersebut sejalan dengan kriteria yang paling banyak dianggap penting oleh masyarakat dalam memilih presiden, yakni kedekatan dengan rakyat.
Sebanyak 25 persen responden menempatkan kedekatan dengan rakyat sebagai kriteria utama. Sementara itu, 78 persen responden mengasosiasikan Dedi Mulyadi dengan sosok yang dekat dan mau mendengar rakyat.
Prabowo memiliki citra yang lebih kuat pada atribut ketegasan. Sebanyak 60 persen responden mengasosiasikan Prabowo dengan karakter tersebut.
Meski begitu, peta politik menuju 2029 masih jauh dari kata final. Sebanyak 48 persen masyarakat menyatakan mungkin atau sangat mungkin mengubah pilihan politik sebelum hari pemungutan suara.
Sebanyak 74 persen responden juga menyatakan keputusan memilih dilakukan secara mandiri.
Untuk pilihan partai politik jika pemilu digelar hari ini, Gerindra berada di posisi teratas dengan 20 persen. PDIP menyusul 16 persen, Golkar 10 persen, PKB 8 persen, NasDem 5 persen, dan Demokrat 5 persen.
Namun, sebanyak 24 persen responden masih merahasiakan atau belum menentukan pilihan partai politiknya.
Media Sosial Lebih Berpengaruh daripada Rilis Pemerintah
Survei juga menunjukkan perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai kinerja pemerintah.
Media sosial menjadi saluran yang paling banyak membentuk penilaian publik, yakni 30 persen, disusul televisi 28 persen dan lingkungan keluarga atau teman 23 persen.
Sementara itu, rilis resmi pemerintah hanya menjadi rujukan utama bagi 2 persen responden.
Untuk penggunaan harian, WhatsApp menjadi platform yang paling banyak diakses dengan 70 persen, diikuti TikTok 35 persen, Facebook 28 persen, dan televisi 26 persen.
Survei Nasional Tempo Data Science tersebut dilakukan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 terhadap 1.260 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi.
Survei menggunakan metode Multistage Random Sampling dengan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Editor : HendraSumber : Tempo Data Science