JawaPos.com — Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PW GPA) DKI Jakarta menolak segala bentuk provokasi menjelang rencana aksi di Gedung DPR pada 27 Agustus 2026. Mereka menyerukan seluruh pihak menjaga persatuan dan kedamaian Jakarta serta tidak menjadikan aksi sebagai ruang untuk memecah belah masyarakat.
Ketua PW GPA DKI Jakarta Dedi Siregar mengatakan pihaknya tetap menghormati unjuk rasa sebagai bagian dari demokrasi. Namun, kebebasan menyampaikan aspirasi harus disertai tanggung jawab agar tidak berkembang menjadi hasutan, provokasi, perpecahan, atau upaya merusak fasilitas umum.
“Kami Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah DKI Jakarta menyatakan tegas menolak rencana aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dan Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu, serta Aliansi Rakyat Peduli Indonesia atau ARPI di Gedung DPR pada 27 Agustus 2026,” kata Dedi Siregar di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur dalam keterangan pers tertulisnya.
Menurut Dedi, kebebasan menyampaikan pendapat tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Ia meminta setiap pihak tetap mengedepankan tanggung jawab dalam menggunakan ruang demokrasi.
"Apabila aksi tersebut membawa narasi yang berpotensi memprovokasi masyarakat, mengandung hasutan atau mengandung perpecahan, apalagi kalau mencoba merusak fasilitas umum di Jakarta," sambungnya.
“Kami menegaskan bahwa kebebasan penyampaian pendapat merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun kebebasan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas yang kemudian digunakan untuk membangun provokasi, menyebarkan narasi yang tidak bertanggung jawab, ataupun mengadu domba masyarakat,” lanjut Dedi.
Pihaknya juga mengingatkan kelompok yang menggelar aksi agar tidak mengklaim diri sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, label rakyat tidak boleh digunakan sebagai legitimasi untuk kepentingan kelompok tertentu.
“PW GP Al Washliyah DKI menolak segala bentuk upaya provokasi yang menggunakan label rakyat sebagai legitimasi untuk menyampaikan kepentingan kelompok. Tidak boleh ada satu kelompok aliansi yang secara sepihak mengklaim dirinya sebagai representasi bahwa seluruh rakyat Indonesia itu bagian dalam gerakan aksi tersebut,” katanya.
Ia kemudian menyerukan seluruh masyarakat ikut menjaga Jakarta. Dedi menegaskan perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk mempertentangkan sesama warga.
“Kami menyerukan jaga Jakarta, jaga persatuan. Mengingatkan bahwa Jakarta adalah rumah bersama. Perbedaan pandangan dan sikap maupun pilihan tidak boleh menjadi alasan untuk mempertentangkan sesama anak bangsa. Namun terlalu besar untuk dipertaruhkan oleh kepentingan kelompok. Persatuan bangsa jauh lebih penting dari kepentingan sesaat,” imbuhnya.
PW GPA DKI Jakarta kemudian menyampaikan tujuh poin pernyataan sikap terkait dinamika rencana aksi tersebut.
Baca Juga: Ormas se-Pati Kompak Serukan Jaga Kondusivitas, Tolak Provokasi dan Aksi Anarkis
Pernyataan sikap PW GPA DKI Jakarta
- Menolak segala bentuk provokasi yang mengatasnamakan rakyat apabila narasi yang dibawa berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
- Menegaskan bahwa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB), serta Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI) tidak memiliki legitimasi untuk mengklaim mewakili seluruh rakyat atau bangsa Indonesia.
- PW GPA DKI Jakarta ingin Jakarta tetap damai. Mereka menghormati hak masyarakat menyampaikan aspirasi, tetapi mengingatkan agar aksi tidak berubah menjadi provokasi, tindakan anarkis, ataupun membuat Jakarta kacau.
- Menolak segala bentuk provokasi dan tindakan yang dapat memicu kekacauan di Jakarta.
- Menginginkan Jakarta menjadi tempat menyampaikan aspirasi dengan damai, bukan menjadi arena konflik. Jika terdapat persoalan, penyelesaiannya diharapkan dilakukan secara damai tanpa ada pihak yang sengaja memancing situasi untuk provokasi.
- Mengajak masyarakat Indonesia menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta mengedepankan dialog dan mekanisme konstitusional dalam menyelesaikan setiap persoalan.
- Menolak provokasi dan aksi konfrontatif serta mengajak seluruh pihak menjaga persatuan dan kedamaian Jakarta.