JawaPos.com – Pemerintah Kabupaten Bogor menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal sejumlah proyek strategis 2026 agar berjalan transparan, sesuai aturan, dan terhindar dari praktik korupsi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan proyek, khususnya yang memiliki nilai anggaran besar. Pendampingan KPK dilakukan sejak tahap perencanaan hingga proses pelelangan.
Inspektur Kabupaten Bogor Arif Rahman mengatakan, pendampingan KPK merupakan upaya Pemkab Bogor untuk mencegah potensi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek strategis.
"Pemkab Bogor berkomitmen mencegah tindakan korupsi dengan meminta pendampingan KPK agar proyek strategis dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan hingga pelelangan," ujar Arif dikutip dari Gapura Jabar.
Menurut Arif, sejumlah perangkat daerah telah mengikuti rapat koordinasi terkait proyek strategis yang akan dilaksanakan. Pada Senin (23/2/2026), Pemkab Bogor juga melakukan ekspose kepada KPK.
Dalam ekspose tersebut, KPK memberikan pertimbangan dan rekomendasi terkait sejumlah proyek strategis. Perangkat daerah juga dapat meminta pendampingan untuk kegiatan nonstrategis apabila diperlukan.
Arif menilai penguatan fungsi Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal sangat penting. Setiap rekomendasi diharapkan menjadi masukan bagi perangkat daerah dalam menjalankan proyek, terutama pekerjaan dengan anggaran besar.
"Dengan pendampingan KPK, kami mendapatkan arahan jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini langkah luar biasa Bupati Bogor agar proyek strategis di Kabupaten Bogor berjalan transparan dan aman dari masalah di kemudian hari," ungkapnya.
Pendampingan KPK tidak hanya ditujukan untuk proyek strategis Kabupaten Bogor pada 2026. Pemkab Bogor berharap kerja sama tersebut dapat berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.
Pendekatan tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya Pemkab Bogor memperkuat pencegahan korupsi, menjaga integritas, sekaligus meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan proyek pemerintah daerah.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman sekaligus Plt Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bogor Eko Mujiarto turut berharap pendampingan KPK dapat terus berlanjut.
"Dengan pendampingan ini, program yang dilaksanakan berjalan sesuai ketentuan yang ada, sesuai target yang direncanakan, sehingga semua kegiatan dapat berjalan lancar," imbuh Eko.
Editor : HendraSumber : Gapura Jabar