Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kinerja ekonomi Indonesia dalam tiga triwulan terakhir menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,61 persen pada triwulan I 2026 dan 5,29 persen pada triwulan II 2026.
"Ke depan, semester kedua tahun ini kami pastikan akan lebih baik sehingga pertumbuhan ekonomi pada akhir 2026 bisa mendekati 6 persen. Untuk 2027, kami perkirakan ekonomi juga dapat tumbuh sekitar 6 persen, plus minus sedikit," ujarnya.
Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Rahma Gafmi mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga keseimbangan antara pencapaian target makroekonomi dan persoalan ekonomi di tingkat masyarakat. "Di tengah berbagai program strategis nasional, pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), tekanan fiskal pemerintah daerah, serta melemahnya daya beli masyarakat," katanya kepada Jawa Pos kemarin (14/8).
Dalam RAPBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun, naik 6,8 persen dibandingkan outlook 2026 atau setara 12,25 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Penerimaan perpajakan diproyeksikan mencapai Rp2.908 triliun.
Menurut Purbaya, hingga data terakhir, pertumbuhan pengumpulan pajak lebih tinggi sekitar 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Kami optimistis tax ratio akan terus membaik secara signifikan," katanya.
Pemerintah mengalokasikan belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.362,2 triliun, meningkat 3,6 persen dibandingkan outlook 2026. "Kebijakan fiskal tetap diarahkan bersifat ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga kualitas layanan publik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat daya beli masyarakat," kata Purbaya.
Belanja tersebut juga difokuskan pada pembangunan infrastruktur prioritas, percepatan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, serta peningkatan akurasi penyaluran subsidi dan bantuan sosial. Adapun untuk sektor pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp820,9 triliun atau sekitar 20 persen dari APBN sesuai amanat undang-undang.
Anggaran tersebut akan digunakan antara lain untuk Program Indonesia Pintar bagi 22,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa.
Selain itu, anggaran diperuntukkan bagi pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda, pembangunan 100 Sekolah Rakyat, operasional 165 Sekolah Rakyat, serta renovasi 12.215 sekolah dan madrasah. Anggaran juga diproyeksikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 54,2 juta siswa, BOS PAUD untuk 6,3 juta peserta didik, serta program Makan Bergizi Gratis bagi 60,6 juta penerima.
Terkait kemungkinan penerapan pajak baru, Purbaya menegaskan pemerintah belum akan mengambil langkah tersebut jika pertumbuhan ekonomi baru menyentuh 6 persen dalam satu kuartal. "Let's say, kalau akhir tahun ini bisa enam persen, lalu kuartal I 2027 bisa 6 persen lagi, atau lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru," kata Purbaya.
Cerminan Pengerdilan
Isu pendidikan, khususnya terkait kesejahteraan guru, menjadi topik yang paling minim dibahas Prabowo dalam pidatonya. Ia hanya menyinggung soal program renovasi sekolah, pembagian layar pintar interaktif, dan rencana pembelajaran lewat siaran jarak jauh.
Pembahasan soal guru hanya disinggung dalam pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Prabowo menuturkan, para guru terbaik nantinya akan di-setting untuk bisa mengajar lewat studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi.
Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, minimnya pembahasan pendidikan, khususnya nasib guru, merupakan cerminan dari upaya pengerdilan prioritas pembangunan manusia. Padahal, lanjut Ubaid, saat ini masih terjadi krisis kualitas, ketimpangan akses, dan jeritan kesejahteraan guru yang tak kunjung usai.
"Sangat mengecewakan dan menunjukkan kemunduran komitmen politik anggaran terhadap sektor pendidikan," ujarnya.
Sementara itu, dalam konferensi pers RAPBN 2027, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat mengungkapkan, untuk Kemendikdasmen telah dialokasikan anggaran sebesar Rp61,1 triliun. Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp55,51 triliun digunakan untuk program kerja prioritas nasional yang meliputi sejumlah program, mulai dari revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp9,28 triliun sampai bantuan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sebesar Rp5 triliun.
"Untuk peningkatan kesejahteraan guru non-ASN sebesar Rp14,9 triliun. Ini dilakukan karena semakin banyaknya guru yang memiliki sertifikasi, baik negeri maupun swasta," ungkapnya. (mim/lyn/mia/ttg)
Editor : Hendra