JawaPos.com - Ketua Umum DPP Baladhika Karya SOKSI (BKS), Ferry Juan, menyoroti lambannya penanganan dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) ke Komisi XI DPR RI.
Ferry mempertanyakan kelanjutan kasus tersebut usai delapan bulan berlalu sejak penggeledahan KPK di kantor Bank Indonesia pada 16 Desember 2024 silam.
Menurutnya, berbeda dengan kasus suap pemilihan Deputi Gubernur BI pada 2004 yang melibatkan Miranda Goeltom dan Komisi IX DPR, skema dugaan korupsi saat ini jauh lebih kompleks.
Ia menyebut model transaksi kini dibungkus dalam bentuk kemitraan program dan penyaluran CSR melalui yayasan, yang dinilai berpotensi melanggar independensi BI sebagai bank sentral.
Ferry menilai pernyataan terbuka anggota Komisi XI, Muhammad Satori, yang mengakui penerimaan dana CSR, menjadi indikasi bahwa hampir seluruh anggota komisi terkait bisa saja terlibat.
Baca Juga: Mengapa Mudah Marah saat Puasa? Simak Penjelasan Lengkap dan Solusi untuk Mengelolanya dengan Baik
“Meski tidak ke rekening pribadi, pola ini memberi kesan program kerja politik yang didanai BI,” beber Ferry Juan.
Lebih lanjut, pihaknya juga menduga skandal ini bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar potensi penyimpangan fiskal dan moneter yang lebih besar.
Ia menyebut kasus ini bukan hanya soal CSR, tetapi menyangkut kemungkinan barter politik demi meloloskan kepentingan BI di hadapan Komisi XI.
Ferry juga menyoroti KPK yang dinilai kehilangan daya dalam mengusut kasus-kasus besar seperti ini.
Ia mempertanyakan apakah pelemahan KPK melalui revisi undang-undang menjadi alasan utama, atau karena adanya tekanan politik yang membuat kasus berhenti di tengah jalan.
“Jika benar seluruh anggota Komisi XI menerima aliran dana, penyelidikan seharusnya menyentuh semua pihak, bukan hanya segelintir orang,” ujar Ferry.
Ia mendesak agar Kejaksaan Agung turun tangan dengan dukungan regulasi yang ada, seperti Perpres No. 66 Tahun 2025.
Skandal dugaan CSR ini sangat rusial bagi pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subinato. Pasalnya, Prabowo sedang berupaya untuk menguatkan fiskal negara.
Ferry mendorong empat langkah tegas pemerintah, yakni; mengaudit forensik CSR oleh BPK dan PPATK, penyelidikan menyeluruh oleh KPK, aturan pelarangan CSD dari lembaga negara ke legislatif, serta perlindungan whistleblower.
"Kasus ini bukan sekedar dugaan korupsi, tapi ancaman terhadap kedaulatan fiskal negara," pungkas Ferry.