JawaPos.com – Polri dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berkomitmen menanggulangi kekerasan di sekolah dan pesantren. Dalam pertemuan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025), Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Ketua PBNU Alissa Wahid membahas langkah konkret untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak dan remaja.
Kapolri menegaskan bahwa Polri akan bekerja sama dengan PBNU dan berbagai pihak terkait untuk menangani isu ini secara serius.
“Kami akan melaksanakan kerja sama lanjutan terkait isu-isu yang menjadi perhatian NU dan berbagai pihak, termasuk aktivis yang peduli terhadap persoalan ini,” ujar Kapolri.
PBNU: Tidak Ada Ruang untuk Kekerasan di Lembaga Pendidikan
Alissa Wahid menegaskan bahwa PBNU telah lama mendorong pengurangan dan pemberantasan kekerasan di sekolah, madrasah, dan pesantren. Menurutnya, sinergi dengan Polri sangat diperlukan agar penanganan kasus-kasus kekerasan dapat lebih efektif dan tidak dibiarkan berlarut-larut.
“Isu kekerasan di lembaga pendidikan menjadi perhatian utama kami di PBNU. Kami telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi hal ini,” jelasnya.
Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, PBNU memiliki peran strategis dalam dunia pendidikan, khususnya di pesantren. Alissa menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis, harus dihentikan demi masa depan generasi muda.
“Kami ingin menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Tidak boleh ada pembiaran terhadap kasus-kasus kekerasan di lembaga pendidikan, baik di sekolah, madrasah, maupun pesantren,” tambahnya.
PBNU telah menjalankan program edukasi mengenai hak-hak anak dan perlindungan bagi korban kekerasan. Selain itu, PBNU juga mendorong regulasi yang lebih ketat agar lembaga pendidikan memiliki mekanisme pengawasan yang lebih baik dalam menangani kekerasan.
Kapolri memastikan bahwa Polri siap mendukung PBNU dalam menangani kasus kekerasan di lingkungan pendidikan.
“Saya harapkan rekan-rekan di jajaran kapolda, kasatker, hingga kapolres membuat akun resmi untuk melayani pengaduan. Sehingga setiap kejadian bisa langsung dijawab oleh akun resmi dan tidak menunggu viral. Karena kalau sudah dua atau tiga hari, kecenderungannya akan menjadi viral,” ujar Kapolri.
Pernyataan ini menegaskan bahwa Polri ingin menangani setiap kasus dengan cepat, tanpa harus menunggu viral di media sosial. Dengan komunikasi yang lebih terbuka, diharapkan masyarakat tidak ragu untuk melaporkan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan.
Polri juga telah memiliki unit khusus yang menangani kejahatan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan di sekolah dan pesantren. Brigjen Nurul Azizah, Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPO), turut hadir dalam pertemuan ini untuk membahas strategi konkret bersama PBNU.
Selain kekerasan di lembaga pendidikan, PBNU dan Polri juga menyoroti ancaman radikalisme yang masih menjadi tantangan di masyarakat, termasuk di dunia pendidikan.
“Radikalisme masih menjadi isu yang perlu diwaspadai karena bertentangan dengan semangat hubbul wathan minal iman yang dipegang oleh NU,” ungkap Alissa Wahid.
Kapolri menegaskan bahwa Polri terus bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk PBNU, untuk menangkal radikalisme.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan, termasuk pesantren, tetap menjadi ruang yang aman dan mendukung nilai-nilai kebangsaan serta keberagaman,” kata Kapolri.
Polri dan PBNU sepakat bahwa pencegahan harus dilakukan sejak dini, dengan memberikan edukasi tentang Pancasila dan kebangsaan kepada santri serta siswa sekolah.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Polri dan PBNU akan merancang program edukasi serta penanganan kasus yang lebih cepat dan transparan.
Kapolri menegaskan bahwa pendekatan hukum dan sosial akan diterapkan secara bersamaan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan serta paham-paham ekstrem.
“Kami akan melaksanakan kerja sama lanjutan terkait isu-isu yang menjadi perhatian NU dan berbagai pihak. Ini bukan hanya tugas Polri, tetapi tanggung jawab kita bersama,” tegas Kapolri.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi model bagi lembaga pendidikan lain dalam membangun sistem pengawasan dan respons cepat terhadap kekerasan serta radikalisme di lingkungan sekolah dan pesantren.
Dengan kerja sama yang erat antara Polri dan PBNU, masa depan pendidikan di Indonesia diharapkan menjadi lebih aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
Editor : Dhimas Ginanjar