JawaPos.com – Nilai tukar rupiah yang tertekan oleh dolar Amerika Serikat (AS) alias USD membuat Bank Indonesia (BI) menunda memangkas suku bunga acuannya. Penguatan USD itu sejalan dengan rencana kebijakan presiden terpilih AS Donald Trump yang menyebabkan risiko peningkatan fragmentasi perdagangan dunia. Serta, proyeksi The Federal Reserve (The Fed) cenderung menunda penurunan suku bunga acuannya lebih cepat tahun depan.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, rencana kebijakan Trump bakal menaikkan tarif impor, komoditas, dan cakupan negara yang lebih luas. Semula yang hanya berdampak lima negara: Tiongkok, Kanada, Meksiko, Uni Eropa, dan Vietnam, ada kemungkinan nanti bertambah. Yakni, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan sejumlah negara lain.
’’Intinya adalah negara-negara yang mempunyai hubungan perdagangan dengan Amerika (Serikat) yang tinggi. Sedangkan Indonesia, kalau tidak salah, di ranking ke-15. Jadi, ini mungkin tidak menjadi suatu sasaran sekarang,’’ ungkap Perry dalam paparan hasil rapat dewan gubernur (RDG) BI di Gedung Thamrin kemarin (18/12).
Barang dari Eropa dan Inggris berupa besi, baja, aluminium, dan kendaraan bermotor diperkirakan akan dikenai tarif bea masuk 25 persen. Sementara itu, produk Tiongkok mengalami kenaikan dari 25 persen menjadi 30 persen. ’’Ini tentu saja akan berdampak pada perlambatan ekonomi dunia, kenaikan inflasi, karena terganggunya rantai pasok,” ujar lulusan Iowa State University, AS, itu.
Dampaknya terhadap kebijakan moneter AS, kata Perry, penurunan Fed funds rate (FFR) pada 2024 kemungkinan masih sesuai perkiraan. Namun, pada pengumuman pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) hari ini dan besok, ada kemungkinan disertai pernyataan hawkish. Dengan begitu, BI memperkirakan penurunan FFR tahun depan masih tetap dua kali dengan masing-masing 25 basis poin (bps), tapi akan mundur.
’’Semula kami perkirakan masing-masing pada Maret dan Mei 2025 sebesar 25 basis poin. Itu kemudian mundur menjadi Maret dan Juni 2025,” terangnya.
Stance hawkish The Fed tentu memengaruhi nilai tukar USD yang tecermin dalam indeks DXY yang bakal terus meningkat. Melansir investing.com, indeks DXY berada di level 106,95. ’’Karena perubahan-perubahan ini, kami akan tetap fokus dulu menstabilkan nilai tukar rupiah. Sebab, ketidakpastian pasar keuangan global semakin meningkat. Bukan berarti ruang penurunan suku bunga tidak ada, itu tetap akan terbuka. Timing is not right yet,” tegas Perry.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menilai bahwa dampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terbatas. Perlu dianalisis lebih lanjut, terutama terkait barang-barang yang akan terpengaruh. Sebagian besar yang akan terkena dampak kenaikan PPN adalah barang-barang premium, seperti bahan makanan premium, jasa pendidikan, pelayanan kesehatan medis premium, serta listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500–6.600 VA.
’’Dampak kenaikan PPN ini harus dilihat berdasar bobot barang-barang tersebut dalam IHK (indeks harga konsumen), yang menggunakan SBH (survei biaya hidup) 2022. Ternyata, sekitar 52,7 persen dari bobot IHK terpengaruh oleh kenaikan ini,” bebernya.
Terpisah, ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menuturkan, BI memang perlu menahan suku bunga acuannya pada 6 persen dalam RDG Desember.
Dari sisi domestik, Riefky menjelaskan bahwa inflasi melanjutkan tren penurunannya selama delapan bulan terakhir dan mendekati batas bawah target inflasi BI. ’’Angka inflasi yang terus menurun disebabkan oleh kombinasi permasalahan struktural, yaitu lemahnya permintaan agregat domestik, efek high base, dan faktor musiman,’’ ujarnya di Jakarta kemarin (18/12).
Selain itu, menurut dia, masih ada ruang bagi BI untuk memangkas suku bunga acuannya. Namun, rupiah sedang mengalami tekanan depresiasi yang cukup signifikan dan pemotongan suku bunga dapat memperburuk tekanan tersebut. ’’Kami berpandangan bahwa BI perlu menahan suku bunga acuannya pada 6 persen,’’ tuturnya. (han/dee/c7/dio)
Editor : Hendra