JawaPos.com – Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol tidak hanya terancam hukuman karena keputusan darurat militer. Badan Investigasi Antikorupsi Korsel juga siap menangkap Yoon jika penyalahgunaan kekuasaan terbukti.
’’Jika situasinya memungkinkan, kami akan berupaya melakukan penangkapan darurat atau penangkapan berdasarkan surat perintah pengadilan,’’ kata Oh Dong-woon, kepala Kantor Investigasi Antikorupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), kemarin (11/12), seperti dilansir dari Yonhap News Agency. Dia menyatakan, proses penyelidikan tengah dilakukan.
Sejumlah penyelidikan oleh badan penegak hukum tengah dilakukan untuk memburu Yoon. Dia adalah sosok yang bertanggung jawab atas penerapan darurat militer pada Selasa (3/12) pekan lalu. Yoon telah dilarang pergi ke luar negeri. Merujuk aturan Korsel, seorang presiden kebal dari hukum. Kecuali untuk kasus pemberontakan.
Dilansir dari The Guardian, polisi Korsel kemarin menggeledah kantor kepresidenan. Penggeledahan di kantor Distrik Yongsan itu merupakan langkah untuk memastikan dugaan bahwa tindakan Yoon didukung oleh tokoh-tokoh senior.
Selain kantor kepresidenan, kantor yang juga digerebek adalah Badan Kepolisian Metropolitan Seoul dan Badan Keamanan Majelis Nasional.
Kabar penggerebekan tersebut mencuat setelah muncul kabar bahwa mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun telah melakukan percobaan bunuh diri. Hal itu dilakukan Kim saat tahu akan ditahan aparat kepolisian.
Kim sudah ditahan selama seminggu atas dugaan pelanggaran serupa dengan Presiden Yoon. Komisaris Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Korsel Shin Yong-hae menyatakan Kim dalam kondisi stabil.
Terpisah, Kepala Komando Perang Khusus Angkatan Darat Kwak Jong-geun mengatakan kepada para anggota parlemen bahwa Yoon telah memerintahkannya untuk menghentikan pertemuan para anggota parlemen. Mereka bergerak untuk menolak dekrit darurat militer.
’’Presiden menelepon saya langsung melalui saluran rahasia. Dia menyebutkan bahwa tampaknya kuorum belum terpenuhi dan memerintah saya untuk segera mendobrak pintu serta menyeret orang-orang (anggota parlemen, Red) ke dalam,’’ kata Kwak.
Di sisi lain, kantor berita milik pemerintah Korea Utara KNCA menyebut Presiden Yoon sebagai seorang yang diktator. Pernyataan itu adalah komentar pertama Korut sejak kudeta militer terjadi.
’’Boneka Yoon Suk-yeol, yang telah menghadapi krisis serius dalam pemerintahan dan pemakzulan, mengumumkan darurat militer secara tiba-tiba dan melepaskan senjata kediktatoran fasis kepada rakyat,’’ tulis KCNA. (lyn/c6/bay)