Pemda Diminta Siapkan Dana Pilkada Ulang 2025

Folly Akbar • Dipublikasikan Jumat, 6 Desember 2024 | 13:30 WIB
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) menyusun langkah strategis.  Yakni, untuk memastikan kesiapan dana pilkada ulang. (Dok. Jawa Pos)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) menyusun langkah strategis. Yakni, untuk memastikan kesiapan dana pilkada ulang. (Dok. Jawa Pos)

JawaPos.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) menyusun langkah strategis.  Yakni, untuk memastikan kesiapan dana pilkada ulang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Khususnya di daerah dengan kotak kosong pada Pilkada 2024. 

Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan, pendanaan pilkada dibebankan pada APBD.  Itu sebagaimana diatur dalam Pasal 166 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016. Karena itu, pemda perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi dan mendukung kesiapan pendanaan hibah pilkada ulang pada 2025. Dia membeberkan berbagai langkah strategis yang harus dilakukan pemda. Pertama, pemda mengalokasikan dana pemilihan ulang sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dengan KPU. ”Jika alokasi dana pemilihan ulang belum tersedia, pemda wajib melakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran, yang hasilnya dialihkan untuk mendanai pemilihan,’’ ujarnya.

Selanjutnya, pemda wajib berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu daerah agar melaporkan penggunaan dana hibah Pilkada Serentak 2024. Apabila terdapat sisa anggaran dana hibah, itu akan diperhitungkan dalam kebutuhan dana pemilihan ulang tahun 2025.

Namun jika daerah belum mampu mendanai dari APBD, dapat mengusulkan dukungan dari APBD provinsi atau dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). ’’Meski kepastiannya masih menunggu keputusan KPU,’’ jelasnya. (far/bas)

 

Editor : Hendra
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pilkada