JawaPos.com – Pilkada serentak tahun ini masih dibayangi potensi kecurangan. Pola kecurangan dinilai mirip dengan Pilpres 2024. Mulai politisasi bantuan sosial (bansos) hingga mobilisasi perangkat desa. Dukungan langsung Prabowo Subianto ke beberapa calon kepala daerah (cakada) juga dinilai mengikuti langkah politik Joko Widodo ketika pilpres.
Pakar hukum tata negara Feri Amsari mengatakan, modus politik gentong babi (pork barrel) berupa pengalokasian anggaran untuk daerah tertentu ditemukan di beberapa daerah. Yakni, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Bali. Dari penelitian Themis Indonesia, lanjut Feri, ditemukan dugaan politisasi bansos menjelang pilkada.
Salah satu contoh politisasi bansos terjadi di Kelurahan Pancuran Bambu, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Di daerah tersebut, diduga terjadi pengalihan bansos secara sepihak. Pengalihan itu diduga dilakukan karena penerima bansos tidak mau mengikuti pilihan politik ajudan lurah setempat.
Feri menjelaskan, memang belum ada aturan tegas yang melarang praktik politik gentong babi. Namun, praktik tersebut sejatinya bisa dianggap sebagai kecurangan karena membangun keterikatan transaksional layaknya politik uang. ”Kekosongan hukum terkait penyaluran bansos ini memperkuat penyalahgunaan bansos selama tahapan kampanye pilkada,” ujar Feri kepada Jawa Pos (26/11).
Berkaca pada pilpres lalu, praktik politik gentong babi terbongkar di ruang publik, bukan di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, dia mengajak publik melaporkan segala bentuk praktik politik gentong babi yang diduga masif terjadi selama tahapan pilkada. Laporan yang masif itu diharapkan bisa menjadi alat bukti.
Feri meyakini potensi gugatan sengketa pilkada akan tetap besar. Apalagi, pilkada kali ini dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Dia memprediksi MK bakal keteteran melakukan pembuktian terhadap kecurangan yang menjadi objek sengketa. Tidak terkecuali kecurangan politik gentong babi. ”Di (gugatan, Red) pilpres lalu, MK salah dalam membuktikan politik gentong babi,” ujarnya.
Coblosan hari ini, lanjut Feri, juga akan menjadi tolok ukur seberapa jauh efek cawe-cawe Jokowi dalam pilkada. Sejauh ini, kata Feri, ada lebih dari 80 cakada yang mengklaim mendapat dukungan Jokowi. ”Besok (hari ini, Red) superpenting karena akan memperlihatkan apakah dominasi dinasti (Jokowi, Red) masih bisa mengendalikan berbagai permainan politik atau tidak,” imbuhnya.
Peneliti senior Netgrit Hadar Nafis Gumay menambahkan, potensi kecurangan dalam pilkada yang tidak dilihat sebagai kecurangan tentu akan menimbulkan masalah. Misalnya, terciptanya situasi yang tidak stabil di daerah yang menjadi lokus terjadinya kecurangan. ”Masyarakat pasti akan terus mempertanyakan (kecurangan, Red),” papar Hadar kepada Jawa Pos.
Mantan komisioner KPU itu menyoroti perilaku para pejabat negara, termasuk presiden, yang terang-terangan memberikan dukungan untuk calon tertentu. Para pemimpin, lanjut dia, semestinya mengisi ruang kekosongan hukum itu dengan membuat aturan yang jelas terkait endorsement. ”Karena masih banyak masyarakat yang nggak tahu (soal aturan endorsement, Red),” imbuhnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Sitorus pesimistis dengan situasi politik dan hukum saat ini. Situasi itu tergambar dari maraknya penggunaan aparat penegak hukum untuk pemenangan kandidat tertentu. Belum lagi pergerakan penjabat (Pj) kepala daerah yang smooth. ”Pj (kepala daerah, Red) ini geraknya gila-gilaan,” terang Deddy dalam diskusi yang sama.
Karena itu, Deddy berharap yang terjadi saat ini segera diperbaiki. Dari sisi politik, misalnya, dia berharap Prabowo punya kemandirian memimpin Indonesia. Selain itu, dia berharap ada perlawanan dari rakyat untuk mengoreksi kebijakan rezim yang keliru.
Terpisah, anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda mengingatkan seluruh jajaran pengawas tetap menjaga integritas selama pemungutan suara. Dia juga meminta jajarannya menjauhkan diri dari konflik kepentingan.
”Saat-saat seperti ini, integritas menjadi taruhan besar. Kita harus menjaga nama baik organisasi dan memastikan tetap menjadi lembaga yang tepercaya,” ujarnya.
Herwyn juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi fisik dan psikologis. Dia menyadari situasi menjelang pilkada kerap memicu tekanan yang dapat berdampak pada kesehatan mental. Herwyn membuka ruang konsultasi untuk mengatasi permasalahan di lapangan. Dia menegaskan bahwa setiap persoalan, sekecil apa pun, harus segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat demi menjaga kredibilitas Bawaslu.
”Jangan ragu untuk bertanya atau berkonsultasi dengan atasan. Forum konsultasi wajib dibuka seluruh jajaran Bawaslu dari Bawaslu RI sampai tingkat panwascam sehingga setiap masalah pengawasan bisa segera ditangani dengan cepat dan tepat,” katanya. (tyo/far/c19/oni)
Editor : Hendra